JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Batang kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas infrastruktur kota. Hal itu tercermin dalam dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan, di mana sebagian besar anggaran difokuskan untuk penataan dan pembenahan sejumlah fasilitas publik.
Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyampaikan bahwa perubahan alokasi anggaran tetap berpegang pada arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur demi kenyamanan masyarakat dan mendukung fungsi ruang kota.
“Fasilitas yang akan diperbaiki seperti GOR Sarengat, GOR Indoor Abirawa, dan penataan THR Kramat sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Untuk Alun-alun Batang akan dilakukan perubahan kecil karena memang anggarannya tidak lumayan besar tahun ini,” ungkapnya seperti dikutip dari situs resmi Pemkab Batang.
Menurut Faiz, meski anggaran untuk Alun-alun Batang belum besar di tahun ini, pemerintah tetap menargetkan agar kawasan tersebut nantinya menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang fungsional. Ke depan, alun-alun dirancang agar bisa menjadi tempat ideal bagi warga untuk berolahraga dan berkumpul bersama keluarga.
Fokus Penataan Ruang Kota
Pemkab Batang melihat urgensi dalam penyediaan fasilitas publik yang lebih tertata dan representatif. Perbaikan berbagai infrastruktur kota menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya mempercantik wajah kota, pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas sosial dan ekonomi warga.
“Penataan ruang publik seperti THR Kramat menjadi bagian dari upaya menjadikan ruang-ruang kota lebih ramah bagi masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa mengakses fasilitas tersebut dengan nyaman dan aman,” tutur Faiz.
Dalam penyusunan APBD Perubahan ini, terdapat beberapa penyesuaian besar, khususnya dalam sisi pendapatan dan belanja. Perubahan tersebut diambil berdasarkan kondisi keuangan daerah yang terus disesuaikan dengan situasi riil di lapangan.
Pendapatan Daerah Mengalami Penurunan
Dari sisi pendapatan, Pemkab Batang mencatat adanya koreksi terhadap target pendapatan daerah. Dalam dokumen perubahan APBD, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,93 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp43,66 miliar atau sekitar 2,21% dibandingkan target semula yakni Rp1,97 triliun.
Penurunan ini sebagian besar berasal dari dua sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“PAD juga turun 0,89% menjadi Rp408 miliar, sementara pendapatan transfer turun 2,52% menjadi Rp1,52 triliun,” jelas Faiz.
Penurunan pendapatan tersebut menandakan bahwa Pemkab Batang harus melakukan penyesuaian dalam belanja daerah agar tetap dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik.
Belanja Daerah Justru Meningkat
Meskipun pendapatan menurun, namun belanja daerah justru mengalami peningkatan. Dalam perubahan APBD, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,07 triliun, naik sebesar 1,78% dari target sebelumnya.
Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja operasi dan belanja modal, yang mengalami lonjakan cukup besar.
“Belanja modal naik drastis 102,15% menjadi Rp1,56 miliar, dari semula Rp12,15 miliar,” tegas Faiz.
Kenaikan belanja modal ini selaras dengan prioritas pembangunan infrastruktur yang diusung dalam APBD Perubahan 2025. Investasi di sektor ini dianggap penting untuk memastikan berbagai proyek fisik dan penataan ruang kota bisa berjalan optimal.
Defisit Terjaga, Pembiayaan Dikurangi
Di tengah kondisi penurunan pendapatan dan peningkatan belanja, Pemkab Batang tetap menjaga keseimbangan anggaran. Hal ini tercermin dari langkah pengurangan pada sisi pengeluaran pembiayaan.
“Pengeluaran pembiayaan turun 50% menjadi Rp5 miliar, dari semula Rp10 miliar,” kata Faiz.
Meski demikian, perubahan APBD ini tetap menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp139,85 juta. Namun demikian, defisit tersebut masih berada dalam batas wajar dan dapat ditutupi melalui pembiayaan lainnya.
Faiz menambahkan bahwa perubahan kebijakan anggaran ini diambil berdasarkan analisis kebutuhan serta memperhitungkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.
“Perubahan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan kondisi riil, serta tetap menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Dengan langkah-langkah yang telah dirancang dalam APBD Perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Batang menunjukkan keseriusannya dalam membenahi infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Dalam jangka menengah, penataan ruang kota ini akan memberikan dampak positif tidak hanya secara estetika, tetapi juga terhadap perputaran ekonomi lokal, interaksi sosial, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Meski masih ada keterbatasan anggaran, pemerintah daerah memastikan bahwa prioritas pembangunan tetap dijalankan secara bertahap dan terukur.
Penekanan pada perbaikan fasilitas umum seperti GOR dan kawasan rekreasi rakyat menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak hanya difokuskan pada pembangunan jalan atau bangunan besar, tetapi juga pada ruang-ruang publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.
Dengan strategi anggaran yang adaptif dan perencanaan yang fokus, Kabupaten Batang terus melangkah menuju pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.