JAKARTA - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera meninggalkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan infrastruktur. Dari berbagai wilayah terdampak, Provinsi Aceh disebut sebagai kawasan yang mengalami kondisi paling parah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi fokus utama pemerintah dalam merespons bencana tersebut.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis,18 Desember 2025, Dody menyampaikan bahwa pemantauan intensif terus dilakukan di seluruh wilayah terdampak. Berdasarkan laporan terkini, Aceh masih menghadapi tantangan serius, terutama pada akses transportasi yang belum sepenuhnya pulih.
“Per detik ini dari pantauan kami yang paling parah Aceh,” terang Dody.
Kondisi ini terjadi karena sejumlah wilayah, khususnya Aceh Tengah, masih belum sepenuhnya terbuka dari isolasi akibat rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan.
Kondisi Terkini Wilayah Aceh Pascabencana
Aceh menjadi sorotan utama karena kerusakan yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini, konektivitas di Aceh Tengah masih belum pulih sepenuhnya. Meskipun demikian, upaya pembukaan akses terus dilakukan secara bertahap.
Beberapa ruas jalan mulai dapat dilalui secara terbatas, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Sistem buka tutup diterapkan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, mengingat kondisi medan yang masih labil. Pemerintah memastikan bahwa setiap langkah penanganan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan serta efektivitas pemulihan jangka panjang.
Percepatan Pemulihan Infrastruktur Jalan Nasional
Kementerian PU saat ini memprioritaskan penanganan pada tujuh ruas jalan nasional di Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan parah akibat banjir dan longsor. Pekerjaan on going terus dikebut agar akses vital dapat kembali difungsikan dalam waktu sesingkat mungkin.
Dody menegaskan bahwa jalan dan jembatan memiliki peran krusial sebagai urat nadi pergerakan masyarakat. “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” ungkap Dody. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan konektivitas antarwilayah dapat segera pulih.
Penanganan Jembatan dan Ruas Jalan Terputus
Salah satu ruas yang mendapat perhatian khusus adalah Jalan Kota Bireuen–Batas Bireuen/Aceh Utara. Ruas ini sempat terputus akibat runtuhnya Jembatan Krueng Tingkeum atau Kuta Blang. Saat ini, akses sementara dilayani melalui jalur alternatif dengan pemasangan jembatan bailey di Awe Geutah.
Target open traffic ditetapkan pada 17 Desember 2025, sementara pemasangan jembatan bailey pada jembatan eksisting ditargetkan selesai pada 20 Desember 2025.
Ruas berikutnya adalah Jalan Kota Bireuen–Batas Bireuen/Bener Meriah, tepatnya di Jembatan Teupin Mane. Jembatan bailey di lokasi tersebut telah terpasang dan kini memasuki tahap uji coba. Setelah uji coba, penanganan dilanjutkan pada badan jalan yang mengalami amblas akibat terjangan banjir.
Sementara itu, Jalan Batas Bireuen/Bener Meriah–Batas Bener Meriah/Aceh Tengah masih terputus karena kerusakan pada tujuh jembatan serta sejumlah titik longsor dan amblas badan jalan. Penanganan menyeluruh terus dilakukan dengan target penyelesaian pada 30 Desember 2025.
Target Penyelesaian dan Harapan Pemulihan
Penanganan juga berlangsung di Jalan Blangkejeren–Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara yang mengalami putus dan amblas di beberapa titik. Proses penimbunan badan jalan ditargetkan rampung pada 28 Desember 2025.
Di ruas Jalan Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kota Kutacane, dua jembatan yang putus serta longsor badan jalan masih dalam tahap penanganan, dengan target ruas kembali fungsional pada 30 Desember 2025.
Untuk ruas Jalan Batas Aceh Tengah/Nagan Raya–Lhok Seumot–Jeuram, kendaraan roda dua sudah dapat melintas setelah dilakukan penimbunan oprit jembatan dan pemasangan jembatan darurat. Penyelesaian penanganan secara menyeluruh ditargetkan pada 25 Desember 2025.
Adapun di ruas Jalan Geumpang–Pameue–Genting Gerbang–Simpang Uning, sebagian segmen telah berfungsi, sementara segmen lainnya masih menunggu pengangkutan jembatan bailey serta penanganan longsoran dan penimbunan badan jalan dengan target penyelesaian 30 Desember 2025.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap konektivitas di Aceh dapat segera pulih sehingga aktivitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat berjalan normal. Fokus pemulihan ini menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana di wilayah paling terdampak di Sumatera.