JAKARTA - Pemerintah kian serius menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu fondasi utama dalam mendukung agenda transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Langkah ini sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi dalam negeri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen tersebut setelah resmi dilantik sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional.
Amran menyampaikan bahwa optimalisasi sektor pertanian menjadi strategi penting untuk mendukung pengembangan energi hijau. Indonesia sebagai negara agraris dinilai memiliki kekuatan besar karena didukung oleh beragam komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi sumber energi terbarukan.
“Potensinya sangat besar, seperti dari ubi kayu atau singkong, kelapa sawit (CPO), tebu, dan berbagai komoditas lainnya,” kata Amran.
Komoditas Pertanian Jadi Sumber Energi Alternatif
Sebagai negara dengan basis pertanian yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan energi ramah lingkungan. Sejumlah komoditas pertanian telah lama dikenal memiliki potensi sebagai substitusi energi fosil, terutama dalam bentuk biofuel.
Kelapa sawit dan tebu saat ini telah memainkan peran penting dalam produksi bahan bakar nabati. Keduanya menjadi bahan baku utama biofuel yang dicampurkan ke dalam solar dengan persentase 30 persen atau yang dikenal sebagai B30. Program ini telah berjalan dan menjadi salah satu tonggak pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi dan industri.
Ke depan, pemerintah tidak hanya akan bergantung pada dua komoditas tersebut. Singkong atau ubi kayu diproyeksikan menjadi komoditas berikutnya yang akan dimaksimalkan untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Potensi singkong dinilai besar karena dapat dikembangkan di berbagai wilayah dengan karakter lahan yang beragam.
“Sawit dan tebu sudah berjalan. Selanjutnya, kita dorong singkong. Ini potensi besar kita,” ujar Amran.
Penguatan Hilirisasi Dan Perluasan Lahan
Untuk mendukung kebijakan energi hijau berbasis pertanian, Kementerian Pertanian berencana memperkuat hilirisasi produk pertanian. Hilirisasi dinilai penting agar nilai tambah tidak berhenti di sektor hulu, tetapi berlanjut hingga pengolahan dan pemanfaatan akhir sebagai sumber energi.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas lahan tanaman penghasil biofuel secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan pendekatan ini, sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok energi nasional yang berkelanjutan.
Amran berharap, sinergi antara sektor pertanian dan energi dapat terus diperkuat dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan membuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional berjalan seiring, sekaligus menopang agenda besar transisi menuju energi hijau.
Ia menilai bahwa pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian juga berpotensi menekan volume impor bahan bakar dari luar negeri. Dengan meningkatnya produksi energi dalam negeri, ketergantungan terhadap pasokan energi global dapat dikurangi secara bertahap.
“Insyaallah, sesuai hasil koordinasi, tahun ini kita tidak impor lagi solar karena kita masuk ke B50,” ujar Amran.
Peran Strategis Dewan Energi Nasional
Optimalisasi sektor pertanian untuk mendukung energi hijau juga tidak terlepas dari peran Dewan Energi Nasional. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 16 anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Para anggota dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 134P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan serta Keputusan Presiden Nomor 6P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Pemerintah.
Dengan struktur tersebut, Dewan Energi Nasional diharapkan mampu menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam merumuskan dan mengawal kebijakan energi nasional. Keterlibatan Menteri Pertanian di dalamnya menunjukkan bahwa sektor pertanian kini memiliki peran strategis dalam peta jalan energi nasional.
Amran meyakini bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga akan mempercepat realisasi energi hijau berbasis sumber daya domestik. Selain mendukung target penurunan emisi, langkah ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Melalui optimalisasi pertanian sebagai sumber energi alternatif, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi sebagai negara agraris yang adaptif terhadap tantangan global. Transisi menuju energi hijau pun diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi nasional secara keseluruhan.