JAKARTA - Upaya pemerintah menekan beban energi nasional mulai diterjemahkan ke dalam berbagai skema kerja baru di lingkungan aparatur sipil negara.
Salah satunya melalui penerapan konsep kerja fleksibel yang kini tengah disiapkan oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari strategi efisiensi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyusun langkah konkret dengan menguji coba pola kerja work from anywhere (WFA) dan work from office (WFO).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap simulasi sambil menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat.
Simulasi WFA Dilakukan Sambil Menunggu Aturan Resmi
Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyiapkan simulasi skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dan work from office (WFO) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah efisiensi yang disiapkan pemerintah untuk merespons tingginya harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah simulasi awal sembari menunggu ketentuan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sesuai arahan Presiden.
“Ya, kami sudah melakukan simulasi-simulasi. Kami sedang melakukan simulasi, tetapi tentu kami akan menunggu ketentuan yang nanti dibuat oleh Kementerian PAN-RB sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Gus Ipul.
ia bertahap dan terukur, dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional yang lebih luas.
Penyesuaian Skema Kerja Dengan Kebutuhan Layanan Publik
Menurutnya, skema WFA dan WFO akan disesuaikan dengan kebutuhan layanan publik. Kemensos memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun dilakukan penyesuaian pola kerja.
Saat ini, jumlah pegawai di lingkungan Kemensos mencapai 46.090 orang. Karena itu, pengaturan pembagian WFO dan WFA akan dirancang secara bertahap di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemensos.
“Kami akan menyesuaikan, tetapi kami sudah mulai melakukan simulasi di bawah koordinasi Pak Sekjen. Misalnya, di hari Jumat nanti seperti apa jika diterapkan satu hari dalam satu minggu,” jelas Gus Ipul.
“Prioritas kami adalah memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu, sekaligus bisa mengatur pembagian WFO dan WFA,” sambungnya.
Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan keberlanjutan pelayanan publik.
Efisiensi Operasional Jadi Bagian Strategi Penghematan
Selain mengatur pola kerja, Kemensos juga melakukan efisiensi pada berbagai komponen operasional. Penghematan dilakukan pada penggunaan listrik, pendingin ruangan (AC), alat tulis kantor, hingga pelaksanaan rapat.
“Mulai dari penggunaan AC, listrik, belanja alat tulis, rapat-rapat, dan lain sebagainya. Semua akan kami efisienkan,” jelasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk mengurangi beban anggaran di tengah tekanan harga energi global yang meningkat.
Perhitungan Anggaran Masih Berproses Dan Bertahap
Terkait besaran anggaran yang akan dihemat, Gus Ipul mengatakan saat ini masih dalam tahap perhitungan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Mungkin bulan depan sudah bisa kami hitung. Saat ini masih dalam proses,” katanya.
Sebagai gambaran, Kemensos mampu melakukan efisiensi sekitar Rp1 miliar dari penghematan listrik pada 2025.
“Itu baru dari listrik saja, belum termasuk komponen lainnya. Nanti tentu akan menyesuaikan,” pungkas Gus Ipul.
Capaian tersebut menjadi indikasi bahwa potensi efisiensi masih dapat ditingkatkan melalui pengelolaan anggaran yang lebih optimal.
Secara keseluruhan, langkah Kemensos dalam menyiapkan simulasi WFA dan WFO mencerminkan respons adaptif terhadap dinamika global yang berdampak pada sektor energi.
Dengan pendekatan yang terukur dan tetap mengedepankan pelayanan publik, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun peningkatan fleksibilitas kerja ASN.
Di sisi lain, koordinasi lintas kementerian menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan seragam. Kejelasan aturan dari pemerintah pusat akan menjadi landasan utama dalam implementasi di lapangan.
Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Kemensos menunjukkan kesiapan untuk beradaptasi dengan pola kerja baru yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.