JAKARTA - Wacana penerapan pola kerja fleksibel kembali mencuat di lingkungan pemerintahan daerah, seiring dinamika global yang turut memengaruhi kondisi nasional.
Di Lombok Timur, pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati dengan menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum menerapkan skema work from home (WFH). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan tetap selaras dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Di tengah tantangan ekonomi yang mulai terasa, terutama pada sektor energi dan pangan, penyesuaian pola kerja dinilai perlu dipertimbangkan secara matang. Pemerintah daerah pun berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pemda Lombok Timur Tunggu Arahan Pemerintah Pusat
Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Haerul Warisin mengatakan wacana penerapan pola kerja kombinasi work from home (WFH) dan work from office (WFO) masing-masing 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
"Kebijakan WFH tersebut masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat," kata Haerul Warisin saat apel perdana pascaLebaran dan acara halalbihalal bersama ASN di Lombok Timur seperti dilansir Antara, Rabu, 25 Maret 2026.
Keputusan untuk menunggu instruksi pusat menunjukkan adanya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, terutama yang berdampak langsung terhadap sistem kerja pemerintahan daerah.
Dampak Global Dorong Perlunya Adaptasi Kebijakan
Ia mengatakan konflik dunia saat ini mulai berdampak pada sektor energi dan pangan, termasuk terganggunya pasokan bahan bakar minyak (BBM), pupuk, hingga komoditas strategis seperti jagung dan bawang putih.
"Pentingnya peningkatan kinerja yang lebih cepat, responsif, dan adaptif dari seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), baik yang definitif maupun pelaksana tugas (Plt)," katanya.
Situasi global tersebut menjadi latar belakang penting dalam mempertimbangkan kebijakan kerja fleksibel. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi lokal.
Apresiasi Kinerja ASN Dan Penguatan Kolaborasi
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang dinilai tetap menjaga kualitas pelayanan publik selama bulan Ramadhan meskipun terdapat penyesuaian jam kerja.
"Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Lombok Timur mengucapkan selamat Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin. Ini menjadi momen bagi semua untuk saling membersihkan diri dari kekhilafan selama bekerja," ujarnya.
Ia mengatakan agar setiap inovasi dan langkah strategis tetap dikonsultasikan dengan pimpinan guna menjaga sinkronisasi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
Semangat kebersamaan yang terbangun dalam momen ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh ASN untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026.
"Mari tingkatkan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Lombok Timur," katanya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Pemerintah Pusat Siapkan Sosialisasi Kebijakan WFH
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan wacana kerja dari rumah (work from home/WFH) bukanlah sesuatu yang baru dan akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait kesiapan layanan esensial yang tetap berjalan.
Ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026, Mendagri Tito menyebutkan pemerintah sudah berpengalaman menerapkan skema WFH yang dilakukan saat pandemi covid-19 dan semuanya dapat berjalan dengan lancar.
"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," kata Mendagri.
Dia menyebutkan wacana WFH sebelumnya sudah dirapatkan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menyampaikan masukan terkait rencana tersebut. Namun, hasil dari rapat itu akan disampaikan lebih lanjut setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Secara keseluruhan, sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menunggu arahan pusat mencerminkan pentingnya koordinasi dalam pengambilan kebijakan nasional.
Di tengah ketidakpastian global, penerapan WFH tidak hanya dipandang sebagai solusi efisiensi, tetapi juga sebagai langkah strategis yang harus mempertimbangkan kesiapan layanan publik.
Dengan pengalaman sebelumnya saat pandemi, pemerintah memiliki modal kuat untuk kembali menerapkan pola kerja fleksibel jika diperlukan.
Namun, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, koordinasi lintas instansi, serta komitmen untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Ke depan, keputusan terkait WFH akan menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah menghadapi dinamika ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaboratif, diharapkan kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat maksimal tanpa mengganggu stabilitas pelayanan publik di daerah.