JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo Subianto sampai saat ini belum mengagendakan perombakan susunan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.
Prasetyo melontarkan pernyataan tersebut sewaktu dimintai konfirmasi mengenai sosok pengganti Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) usai pejabat terdahulu, Silmy Karim, tersandung kasus dugaan korupsi, serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) usai Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
"Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle," kata Juru Bicara Presiden itu dalam jumpa pers usai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Prasetyo menambahkan apabila nantinya memang terdapat rencana reshuffle, Presiden bakal mendahulukan pengisian posisi jabatan yang saat ini tengah kekosongan.
Posisi Wamenimipas terpantau belum terisi sejak Silmy Karim ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan pemerasan pada Juni 2026 lampau.
Di sisi lain, Sudaryono ditetapkan sebagai pimpinan tertinggi BGN pada akhir Juli 2026 menggantikan Nanik S. Deyang yang memilih mundur.
Selepas dilantik, Sudaryono mengonfirmasi dirinya meninggalkan posisi Wamentan demi mencegah terjadinya rangkap jabatan. Sampai detik ini, belum ada figur baru yang ditunjuk menempati kursi tersebut.
Sebelumnya, Prasetyo pun telah menegaskan bahwa Presiden belum memiliki agenda merombak Kabinet Merah Putih, kendati proses evaluasi atas performa para menteri tetap bergulir secara berkelanjutan.
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7), Prasetyo menyebutkan bahwa peninjauan serta pengawasan atas jajaran kabinet dilaksanakan secara berkala demi menjamin eksekusi program pemerintah berjalan linier sesuai target.
“Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle,” kata dia.
Berdasarkan penuturan Mensesneg, Presiden mengantongi tolok ukur tersendiri dalam menilai efektivitas kinerja kementerian maupun para pejabat melalui langkah koordinasi, pemantauan, serta penyampaian masukan secara berkala.
Di samping hasil capaian kerja, dinamika komunikasi publik para menteri turut menjadi poin penting dalam evaluasi. Seandainya ditemukan pola penyampaian informasi publik yang kurang pas, hal itu bakal dijadikan catatan untuk dibenahi.