JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI tengah menyusun skema pemasaran berbasis digital guna meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memperkuat kualitas merek dagang secara nasional.
“Kami memang merancang program dengan melakukan intervensi sesuai dengan skala dan kebutuhan dari pada UMKM itu sendiri,” kata Pejabat Fungsional Kewirausahaan Ahli Madya Keasdepan Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM RI Astri Dibyashanty di Makassar, Rabu (12/8/2026).
Ia menguraikan bahwa struktur Kementerian UMKM terbagi atas beberapa lini kepemimpinan, meliputi Deputi Usaha Mikro, Deputi Usaha Kecil, Deputi Usaha Menengah, hingga Deputi Bidang Kewirausahaan.
Saat ini, Deputi Usaha Mikro berfokus merumuskan program yang selaras dengan keperluan para pelaku UMKM.
“Kami ada di bidang pemasaran dan digitalisasi, membantu bagaimana pengusaha UMKM untuk go digital. Tadinya, berjualan offline (konvensional), kami bantu untuk onboarding di beberapa platform e-commerce atau pun pembuatan website dari teman-teman UMKM,” ujar dia.
Di samping itu, Kementerian UMKM terus mendorong pengembangan usaha lewat pendampingan pengurusan kelengkapan legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Halal, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga Hak Merek agar pelaku usaha sanggup naik kelas.
Demi menguatkan legalitas tersebut, kementerian menyelenggarakan program Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) guna mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem MBI, sekaligus menggelar business matching untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli potensial.
Astri mengungkapkan, program pemberdayaan UMKM tidak cuma dipusatkan di Sulawesi Selatan (Sulsel), melainkan menjangkau berbagai wilayah lain mengingat total UMKM secara nasional telah menembus lebih dari 65 juta unit.
“Banyak sekali program yang kami miliki dan dalam menjalankannya tentu mengutamakan prinsip pemerataan. Kami berusaha yang mendapatkan bantuan ini tidak hanya fokus di titik pulau-pulau besar saja, tapi juga sampai ke teman-teman di pelosok,” katanya menjelaskan.
Menurut penerangannya, berbagai program tersebut akan terealisasi secara optimal jika terjalin sinergi dan kolaborasi erat bersama dinas terkait di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kami kembali mensosialisasikan terkait dengan sampah. Namanya, platform sampah UMKM. Itu yang kami upayakan dan digaungkan ke teman-teman dinas untuk menyuarakan agar semua teman-teman UMKM binaannya sudah onboarding ke platform sampah,” ujar dia.
Bentuk pemberdayaan lain yang ditempuh yakni lewat kemitraan bersama sektor swasta. Kementerian UMKM bekerja sama dengan perusahaan jasa logistik J&T Express menggelar ajang Jawara Lokal untuk menyeleksi produk UMKM unggulan di Sulsel, di mana lima UMKM terpilih memperoleh kucuran bantuan dana serta pendampingan usaha.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sulsel Andi Eka Presetia membeberkan bahwa populasi UMKM di Sulsel saat ini mencapai 1,087 juta unit usaha yang mayoritas didominasi sektor mikro. Pihaknya pun secara konsisten memacu digitalisasi pemasaran bagi para pelaku UMKM lokal.
“Dari data ini, kami gencar sosialisasi bagaimana mereka semua memiliki NIB dengan mengintervensi melalui kegiatan. Dinas juga mendorong UMKM naik kelas melalui legalitasnya, termasuk sertifikasi halal. Setiap tahun dialokasikan anggaran bantuan gratis untuk sertifikasi halal,” katanya.