JAKARTA - Nilai tukar mata uang rupiah di pasar spot membukukan penguatan pada penutupan perdagangan Kamis (20/8/2026). Nilai tukar mata uang garuda menguat 92 poin atau setara 0,52 persen menuju posisi Rp17.748 per dolar Amerika Serikat (AS).
Laju apresiasi kurs rupiah pada Kamis sore melanjutkan tren positif sejak sesi pagi, yang mana rupiah merangkak 0,40 persen ke posisi Rp17.768 per dolar AS jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya.
Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) yang mengukur keperkasaan greenback menghadapi enam mata uang utama dunia, terpantau terkoreksi tipis 0,08 persen ke angka 98,760 pada pukul 15.00 WIB.
Penyusutan ini melanjutkan tekanan dari perdagangan sebelumnya, kala DXY ditutup anjlok 0,83 persen hingga bergerak di sekitar posisi terendahnya dalam durasi tiga bulan terakhir.
Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengungkapkan bahwa para pelaku pasar memberikan respons positif terhadap wacana pemerintah yang berencana memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara signifikan pada 2027.
Meski demikian, langkah kebijakan ini berpeluang menimbulkan dampak langsung bagi lapisan masyarakat yang selama ini bergantung pada penggunaan BBM bersubsidi, terkhusus untuk jenis Pertalite.
Pengetatan alokasi BBM subsidi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam melakukan penataan anggaran subsidi.
“Langkah tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penurunan subsidi BBM tertentu pada 2027,” ujar Ibrahim pada Kamis sore ini.
Mempertimbangkan pemangkasan kuota yang diproyeksikan menembus 58,5 persen, kelompok masyarakat yang biasa memanfaatkan BBM bersubsidi berpotensi menghadapi pengetatan aksesibilitas.
Di sisi lain, pemerintah memakai acuan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) di level 75 dolar AS per barel pada 2027.
Angka tolok ukur tersebut sejatinya berada di bawah pergerakan harga minyak saat ini yang bertengger di kisaran 83 dolar AS per barel, dengan asumsi kurs rupiah berada pada posisi Rp17.500 per dolar AS.
“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat BBM bersubsidi berkaitan langsung dengan biaya transportasi dan mobilitas masyarakat,” paparnya.
Terlebih lagi, konsumen Pertalite didominasi oleh kelompok masyarakat yang mengandalkan kendaraan sebagai sarana mobilitas harian. Kebijakan pemangkasan kuota dalam skala besar berpotensi mendongkrak beban pengeluaran apabila publik dipaksa beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
Oleh sebab itu, eksekusi pengendalian subsidi BBM amat krusial untuk memperhitungkan dampaknya terhadap daya beli publik, terkhusus segmen menengah ke bawah yang terhitung paling rentan terpukul oleh eskalasi tarif transportasi.
Di sisi lain, kehati-hatian masih membayangi kalkulasi para investor jelang rilis laporan data transaksi berjalan kuartal II/2026 yang dijadwalkan pada pekan ini.
Sikap waspada ini beralasan mengingat defisit transaksi berjalan pada kuartal I/2026 sempat melebar ke rekor tertinggi sejak 2019 dipicu oleh kemerosotan performa perdagangan.
Dinamika ini tereskalasi di tengah pusaran konflik geopolitik kawasan Timur Tengah yang memicu harga minyak mentah dunia merangkak naik secara berkesinambungan.
Pelaku pasar juga mengantisipasi potensi kebuntuan berkepanjangan di kawasan Selat Hormuz seusai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa otoritas Washington bakal menerapkan pembatasan ekonomi lanjutan yang lebih ketat menyasar Iran.
Trump memang tidak memerinci skema pembatasan baru tersebut, tetapi ia mendesak jajaran sekutu AS untuk menyatukan langkah.
Ia juga melontarkan peringatan keras agar negara mana pun tidak menjalin relasi bisnis dengan Iran, sembari menyebut rancangan tersebut sebagai operasi ekonomi paling melumpuhkan yang pernah diberlakukan terhadap suatu negara.
Pada hari Rabu, Trump kembali mengulangi klaimnya bahwa kubu AS memegang kendali mutlak atas kawasan Selat Hormuz, serta menyatakan bahwa saluran perundingan dengan Iran berpeluang untuk dilanjutkan pada suatu masa mendatang.
Saat ini Iran sudah dijatuhi sanksi ekonomi yang membatasi aktivitas ekspor minyaknya. Pihak Washington juga melancarkan blokade armada angkatan laut terhadap negara tersebut di tengah kecamuk konflik yang masih berlangsung.
Data per Rabu memperlihatkan penyusutan lalu lintas pelayaran di kawasan Selat Hormuz, di mana mayoritas pemilik kapal memilih menghindari rute strategis tersebut lantaran belum adanya kepastian terkait pembukaan kembali jalur pelayaran pascapenutupan akibat eskalasi konflik yang melibatkan Iran.
Sementara itu, Departemen Keuangan AS memperbesar alokasi program buyback untuk instrumen sekuritas jangka panjang demi menahan laju biaya pinjaman jangka panjang yang menyentuh level tertinggi dalam kurun beberapa tahun terakhir.
Tingkat imbal hasil (yield) acuan obligasi pemerintah AS (Treasury) tenor 10 tahun terpangkas melampaui 5 basis poin (bps), sedangkan imbal hasil tenor 30 tahun melorot hampir 9 bps usai Departemen Keuangan AS mengumumkan kenaikan porsi buyback.
Langkah strategis ini ditempuh guna menopang ketersediaan likuiditas pada produk surat berharga pemerintah berjangka waktu lebih panjang.
Di samping itu, catatan risalah rapat Federal Reserve (The Fed) edisi Juli memperlihatkan bahwasanya sebagian besar pembuat kebijakan membuka peluang kenaikan suku bunga acuan jika tingkat inflasi tidak menunjukkan pergerakan melandai.
The Fed sendiri memilih untuk mempertahankan target suku bunga acuan dana federal di rentang 3,5 persen sampai 3,75 persen pada pertemuan bulan lalu.
Dalam rincian risalah tersebut, deretan pembuat kebijakan yang berseberangan pandangan (dissenters) menaruh perhatian utama pada urgensi eksekusi tindakan cepat guna mengembalikan inflasi ke target sasaran.