JAKARTA – Pemerintah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan menambah dukungan armada udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi cuaca kering di sejumlah wilayah dan keterbatasan operasi udara akibat asap tebal.
Di Kalimantan Barat, OMC telah digelar pada 13–17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak dengan 9 sorti penerbangan. Operasi itu diperkirakan menghasilkan curah hujan sekitar 10,92 juta meter kubik di wilayah penyemaian.
Pemerintah masih membuka peluang pelaksanaan OMC pada 23–27 Agustus menyusul prakiraan cuaca yang memungkinkan terbentuknya awan potensial. BMKG berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan Barat pada periode tersebut.
Sementara itu, kondisi di Kalimantan Tengah menjadi lebih menantang. OMC telah berlangsung dalam dua periode, yakni 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus 2026. Sebanyak 13 sorti penerbangan dilakukan dengan estimasi volume curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik di wilayah penyemaian.
"Namun, hingga akhir Agustus 2026, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah diprakirakan masih didominasi kondisi kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, melalui keterangan tertulis yang dikutip Jumat (21/8/2026).
Kondisi tersebut membuat peluang OMC dalam waktu dekat di Kalimantan Tengah sangat terbatas. Pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mencari peluang penyemaian awan apabila kondisi memungkinkan.
Di Kalimantan Selatan, pemerintah memantau perkembangan cuaca, titik panas (hotspot), dan kondisi karhutla. Pelaksanaan OMC akan bergantung pada ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan teknis serta kebutuhan penanganan di lapangan.
"Mengingat OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer, operasi hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk penyemaian," katanya
Ristianto menegaskan OMC bukan satu-satunya metode yang digunakan pemerintah untuk menangani karhutla. Pemadaman darat, patroli terpadu, pendinginan lokasi, serta penguatan personel dan sarana tetap dijalankan untuk mencegah api meluas.
"Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Ristianto.
Selain operasi modifikasi cuaca, pemerintah memperkuat penanganan dari udara di Kalimantan Tengah. Helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing dikerahkan untuk mendukung satuan tugas di darat, terutama menuju lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada udara bagi operasi water bombing di Kalimantan Tengah.
"Penambahan armada diharapkan meningkatkan jangkauan operasi, khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta standar keselamatan penerbangan," kata Ristianto.
Operasi udara menghadapi kendala akibat asap pekat dalam dua hari terakhir, terutama di sekitar Jabiren dan Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau. Kondisi tersebut membatasi jarak pandang pilot terhadap sasaran dan jalur penerbangan.
"Dalam kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan, helikopter tidak dapat dipaksakan menjangkau lokasi pemadaman," katanya.
Kendati demikian, keterbatasan operasi udara tidak menghentikan penanganan karhutla. Ketika kondisi atmosfer belum memungkinkan OMC atau jarak pandang belum memenuhi standar penerbangan, satuan tugas darat tetap melakukan pemadaman, penyekatan, pembasahan, pendinginan, dan penjagaan wilayah rawan.
"Evaluasi kondisi cuaca dan operasi lapangan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap langkah penanganan dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi. Strategi operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan," ujar Ristianto.