JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun guna menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) bagi masyarakat yang terdampak musibah bencana alam sepanjang tahun 2026.
Dana tersebut disiagakan demi memicu percepatan pemenuhan logistik pangan warga dalam situasi tanggap darurat.
Melalui skema ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memiliki wewenang menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan cadangan pangan ke wilayah-wilayah penyangga bencana.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy memaparkan, pihak pemerintah telah menginstruksikan penyaluran bantuan pasokan beras untuk warga korban terdampak gempa bumi di lima kawasan kabupaten Nusa Tenggara Timur (NTT).
Alokasi bantuan bagi area tersebut mencapai volume 6.800 ton dengan kisaran nilai Rp95,2 miliar.
"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6.800 ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar," ujar Sarwo Edhy dalam keterangan resmi, dikutip Senin (24/8/2026).
Berdasarkan surat keputusan Bapanas tertanggal 19 Agustus 2026, jatah 6.800 ton tersebut terbagi atas 990,3 ton pasokan tanggap bencana serta 5.810 ton bantuan beras reguler.
Rinciannya, Kabupaten Manggarai menerima 81,63 ton bantuan bencana dan 1.790 ton bantuan reguler. Berikutnya, Kabupaten Manggarai Timur memperoleh 153,78 ton pasokan bencana serta 1.660 ton alokasi reguler.
Sementara itu, Kabupaten Ngada mengamankan 86,88 ton cadangan bencana dan 444,21 ton pasokan reguler. Adapun Kabupaten Sikka memperoleh 6,88 ton logistik bencana ditambah 1.280 ton bantuan reguler.
Di sisi lain, Kabupaten Nagekeo mendapatkan porsi bantuan bencana terbesar mencapai 661,18 ton, disamping alokasi pasokan reguler sejumlah 625,14 ton.
Di luar pengadaan dana darurat bencana, pemerintah juga rutin mendistribusikan program bantuan beras reguler. Memasuki tahap kedua untuk siklus Juli-September 2026, nilai anggaran yang dikucurkan menembus angka Rp17,5 triliun.
Kepala Bapanas yang juga menjabat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, jajarannya menetapkan jalur percepatan operasional demi menjamin distribusi bantuan beras sanggup mendarat secepatnya di tangan masyarakat korban bencana.
"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kami harus bergerak cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," kata Amran.
Menurut keterangannya, pihak pemerintah menjamin ketersediaan stok beras nasional untuk kebutuhan penyaluran kebencanaan berada di posisi aman. Ketersediaan komoditas di gudang diproyeksikan mencukupi kebutuhan konsumsi hingga 1 tahun ke depan bilamana diperlukan.
"Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat, menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, kami sudah cek langsung. Kami sudah hitung kekuatan kami di sini sampai 1 tahun aman bahkan lebih. Jadi insyaallah aman," ujarnya.
Kesiapan pasokan tersebut ditopang oleh volume cadangan beras pemerintah (CBP) yang menyentuh angka 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026.
Sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, pemerintah telah menyalurkan sebanyak 1,65 juta ton CBP.
Distribusi tersebut dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan tahap pertama dan kedua, hingga pemenuhan darurat bencana. Khusus sektor kedaruratan bencana, realisasi penyaluran telah menyerap 11,39 ribu ton.
Pada saat bersamaan, pemerintah tengah merancang penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997.200 ton kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga akan mendapat jatah 10 kilogram beras per bulan selama kurun 3 bulan.
Melalui kalkulasi penyaluran tambahan tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan Perum Bulog berpeluang menggelontorkan lebih dari 2 juta ton CBP dari total ketersediaan stok nasional yang terus terjaga di atas 5 juta ton.