JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi pembangunan berbagai kebutuhan warga Dayak di Kalimantan usai melakukan pertemuan dengan Panglima Jilah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Petunjuk tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan, perluasan akses pendidikan, rumah adat, hingga pembahasan kesempatan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI dan Polri.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengutarakan bahwa Presiden langsung menanggapi aspirasi yang disuarakan Panglima Jilah pada tatap muka tersebut.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat Dayak Kalimantan sesuai permohonan Panglima Jilah,” ujar Teddy.
Satu di antara poin utama yang memperoleh perhatian khusus yaitu pembenahan jalan di area pedalaman Kalimantan, seperti kawasan Sanggau dan sekitarnya.
Pembangunan jalan ini ditujukan guna memperlancar konektivitas sekaligus menopang kegiatan warga.
Pada ranah pendidikan, pemerintah bakal mendorong pendirian Sekolah Rakyat beserta pengalokasian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.
Teddy menyampaikan bahwa saat ini sudah berdiri dua Sekolah Rakyat di kawasan Kalimantan Barat.
“Pembangunan Sekolah Rakyat dan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Saat ini sudah terbangun 2 Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat,” tutur Teddy.
Pertemuan tersebut turut membicarakan pemenuhan rumah adat Dayak. Pemerintah menilai pendirian sarana ini sebagai bagian dari kebutuhan warga sekaligus berkaitan erat dengan kelestarian kebudayaan masyarakat adat.
Di samping itu, Panglima Jilah turut menyampaikan kehendak warga Dayak yang bermaksud mengabdi kepada bangsa lewat jalur TNI dan Polri. Salah satu kendala yang dicari solusinya yakni penyesuaian regulasi penerimaan bagi masyarakat adat, seperti aturan terkait tato.
“Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat,” ungkap Teddy.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah Kalimantan pun ikut diperbincangkan.
Masyarakat adat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam langkah pencegahan, salah satunya melalui pendekatan edukasi oleh para pemangku adat.
Tokoh adat dianggap mempunyai kedekatan emosional dengan warga sehingga mampu mengambil peran dalam mengubah kebiasaan, terkhusus agar pembersihan maupun pembakaran lahan tidak dikerjakan secara serampangan.
“Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah serta menangani karhutla secara bersama,” pungkas Teddy.