JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkokoh pemutakhiran basis data penerima LPG 3 kg sebagai langkah memperbaiki tata kelola distribusi, demi memastikan penyaluran komoditas bersubsidi itu benar-benar tepat sasaran.
“Untuk LPG 3 kg, pemerintah sedang memperkuat basis data sehingga kami tahu siapa yang memang berhak menerima subsidi,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia kepada ANTARA di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Penjelasan tersebut mengemuka seiring kalkulasi kebutuhan LPG 3 kg yang diperkirakan bakal melampaui alokasi kuota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Adapun angka penyaluran LPG 3 kg hingga periode Juli 2026 telah menembus 5,05 juta ton dari total kuota 8 juta ton yang dipatok pada APBN 2026.
Kementerian ESDM mengestimasi sampai dengan penutupan tahun 2026, distribusi LPG 3 kg bakal menyentuh angka 8,677 juta ton atau mencapai 108,46 persen dari batas kuota.
Sementara itu, pada tahun 2027, estimasi penggunaan LPG 3 kg diprediksi dapat bergerak lebih tinggi dibanding tahun 2026.
Merujuk dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, besaran volume kuota LPG 3 kg tercantum sebesar 8,9 juta ton, lebih tinggi jika disandingkan dengan kuota LPG 3 kg dalam APBN 2026.
Anggia menegaskan, jalan keluar atas kendala subsidi LPG 3 kg tak cukup sebatas memperbesar alokasi kuota.
“Kalau solusinya hanya menambah kuota, persoalan subsidi tidak pernah selesai. Yang harus kita benahi adalah tata kelolanya,” ujar Anggia.
Oleh sebab itu, Kementerian ESDM kini secara intensif membenahi basis data supaya distribusi LPG 3 kg disalurkan secara presisi kepada kelompok masyarakat yang sah menerima subsidi.
Anggia menguraikan bahwasanya perbaikan sistem merupakan opsi jangka panjang bagi skema penyaluran LPG 3 kg.
“Jadi, ada dua prinsip yang harus berjalan bersamaan, ketersediaan energi untuk rakyat harus dijamin, tetapi subsidi juga harus semakin tepat sasaran,” ucap Anggia.