JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp1,52 triliun untuk tahun 2027. Melalui penambahan tersebut, total proyeksi anggaran Kementerian UMKM secara keseluruhan menjadi sebesar Rp1,98 triliun.
Langkah penambahan anggaran ini diajukan guna menopang pelaksanaan berbagai program prioritas, program strategis, serta penanganan pemulihan bencana.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman memaparkan bahwa pagu indikatif kementeriannya yang sebelumnya telah disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk tahun 2027 berada pada kisaran Rp459,13 miliar. Anggaran dasar tersebut mencakup alokasi untuk program dukungan manajemen serta program pengembangan UMKM dan kewirausahaan.
“Kami melakukan pengusulan tambahan anggaran untuk tahun 2027 yang sekarang sedang berproses pembicaraannya secara administrasi dan juga secara program dengan Kementerian Keuangan,” ujar Maman saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (31/8/2026).
Lebih lanjut, dari total usulan tambahan sebesar Rp1,52 triliun tersebut, porsi terbesar senilai Rp622,62 miliar dialokasikan khusus untuk pemulihan ekonomi akibat bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.
Sementara itu, sisa dana tambahan sebesar Rp900 miliar akan difokuskan untuk mendukung berbagai program utama kementerian.
Maman menambahkan bahwa alokasi dana pemulihan senilai Rp622,2 miliar merupakan bagian dari kerangka rencana pemulihan ekonomi jangka menengah yang dirancang berkesinambungan dari tahun 2026 hingga 2028.
Pihak kementerian juga telah menyelenggarakan pertemuan awal dengan para kepala daerah dari tiga provinsi terdampak tersebut.
Secara terperinci, alokasi tambahan dana Rp1,52 triliun terbagi ke dalam empat pos utama, yakni Prioritas Nasional sebesar Rp524,59 miliar (33,8%), Kegiatan Strategis senilai Rp360,79 miliar (24,4%), Penanganan Bencana Sumatera sebesar Rp622,62 miliar (40,9%), serta Belanja Operasional sejumlah Rp14,6 miliar (1%).
Maman menegaskan bahwa pengajuan tambahan anggaran tahun ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya karena mempertimbangkan urgensi peningkatan kualitas, kapasitas, dan daya saing sektor UMKM yang kian mendesak. Pembahasan administratif dengan Kementerian Keuangan pun masih terus berjalan.
Kendati demikian, khusus untuk pos anggaran pemulihan bencana sebesar Rp622 miliar di tiga wilayah Sumatra, Maman memastikan kepastian realisasinya.
“Untuk yang Rp622 miliar ini sudah pasti, ini enggak akan mungkin tidak ditambahkan karena ini adalah bagian dari komitmen Pak Presiden kepada tiga daerah di Sumatra yang terdampak bencana. Jadi ini adalah bagian dari komitmen besar Pak Presiden untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah Sumatra, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat. Nah yang lainnya nanti sedang dalam pembicaraan,” pungkasnya.