JAKARTA - Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan menganggap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sanggup membentuk kecenderungan konsumsi warga pada jenis pangan yang sanggup dihasilkan di dalam negeri.
Dirgayuza menyampaikan penegasan kemandirian pangan tidak sebatas wajib dijalankan dari aspek produksi serta efisiensi anggaran, melainkan juga lewat pencermatan tipe pangan yang dipilih warga.
“Makanya kita perlu membuat masyarakat kita jatuh cinta sama pangan kita sendiri,” kata Dirgayuza dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul, pada IdeaFest 2026, di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut pandangannya, MBG dapat menjalankan dua fungsi secara simultan, yakni menyokong penyerapan komoditas panen petani serta nelayan dalam jangka pendek sekaligus membangun preferensi konsumsi warga dalam jangka panjang.
“MBG itu adalah mekanisme tidak hanya untuk membantu in the short term offtaker para petani nelayan kami di setiap daerah, tapi juga cara kami nanti untuk bisa membuat atau menentukan customer preference in the long run agar masyarakat kami mem-prefer makan makanan yang memang kami bisa produksi dalam negeri,” ujarnya.
Dirgayuza menilai opsi konsumen memiliki kaitan rapat dengan sektor produksi, sebab permintaan masyarakat atas suatu jenis pangan pada akhirnya ikut menentukan komoditas yang mesti disiapkan dan dikembangkan.
Oleh karena itu, ia berpandangan penguatan kemandirian pangan perlu menyatukan sisi produksi dengan sisi konsumsi, termasuk memperluas keterimaan masyarakat pada pangan yang tersedia dan sanggup dikembangkan di dalam negeri.
Metode tersebut, menurut Dirgayuza, turut menjadi krusial sewaktu terdapat komoditas yang sukar diproduksi secara kompetitif di Indonesia akibat disparitas kondisi daya dukung serta karakter produksinya.
Ia menganggap pola konsumsi masyarakat sanggup bertumbuh seiring ketersediaan serta pengenalan suatu produk pangan.
Pembentukan preferensi konsumen dianggap menjadi salah satu aspek yang mesti dicermati beriringan dengan peningkatan kapasitas produksi.
“Nah kami perlu melihat bagaimana kami memilih sebagai konsumen, karena apa yang kami pilih itu akhirnya menentukan,” ujar dia lagi.
Di ranah pasokan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mengamanatkan pelaksanaan MBG mendahulukan pemanfaatan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga badan usaha milik desa.
Pada Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut MBG telah merangkul sekitar 148 ribu penyedia pangan lokal yang mencakup badan usaha milik desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah mengarahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memberdayakan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, serta UMKM di area sekitar dapur MBG selaku penyokong bahan pangan dan tidak menggantungkan suplai cuma kepada satu atau dua pihak penyedia.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menggarisbawahi SPPG mesti memprioritaskan komoditas hasil produksi lokal, termasuk menyerap pasokan peternak serta pelaku usaha di tiap-tiap daerah.
Pada kesempatan serupa, Zulhas menyampaikan penguatan produksi pangan dalam negeri ikut berkaitan dengan langkah menekan ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
“Kalau kami tidak swasembada di bidang pangan, maka pangan kami akan tergantung kepada impor,” kata Zulhas.
Menurut Menko Pangan, ketahanan dan swasembada pangan juga berhubungan dengan keberlanjutan ekonomi warga yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perikanan, serta peternakan.
“Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada. Oleh karena itu Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan,” ujar dia.
Zulhas dan Dirgayuza dalam diskusi tersebut menempatkan pangan bukan cuma sebagai masalah besaran produksi, melainkan turut menyangkut pola konsumsi, kesejahteraan produsen, gizi, hingga kemandirian pangan.
Dirgayuza menilai konektivitas antara produksi dan pilihan konsumsi penting supaya peningkatan kapasitas pangan dalam negeri turut disusul munculnya permintaan yang berkelanjutan terhadap hasil produksi nasional.