JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bersama jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Jumat (4/9/2026) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Pada agenda yang berlangsung di kediaman pribadi Prabowo tersebut, Burhanuddin beserta jajaran menyampaikan laporan mengenai capaian penertiban pelanggaran pemanfaatan hutan.
“Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/9/2026).
Di samping itu, lanjut Teddy, Satgas PKH turut memaparkan perkembangan terkait penanganan sanksi denda administratif yang timbul akibat pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Berdasarkan rencana, rincian perkembangan tersebut dijadwalkan bakal dipublikasikan pada pekan kedua September 2026.
Mendengar pemaparan laporan tersebut, Prabowo menginstruksikan supaya setiap proses penegakan hukum atas segala bentuk pelanggaran dilaksanakan secara tegas dan profesional.
“Seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelas Teddy menirukan pernyataan Presiden.
Teddy pun menggarisbawahi bahwasanya tindakan penegakan hukum merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merawat kelestarian hutan, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku.