JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa pengembangan kompetensi aparatur menjadi salah satu aspek vital dalam mewujudkan kesiapsiagaan nasional.
Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur—yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)—menjadi salah satu prioritas utama dalam kerangka kesiapsiagaan nasional.
"Tak hanya perlu dibekali kemampuan teknis penanggulangan teror, aparatur juga memerlukan kemampuan manajerial agar tidak ada satu pun personel yang terpapar paham radikal terorisme," ujar Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Oleh karena itu, beliau menganggap langkah pencegahan terorisme tidak cukup hanya bertumpu pada kesiapan aparat keamanan, melainkan juga menuntut hadirnya aparatur negara yang kompeten, teguh secara ideologi, serta sigap mendeteksi dan merespons setiap potensi ancaman sejak awal.
Guna memperkokoh upaya tersebut, BNPT menjalin kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan pengembangan kapasitas aparatur, peningkatan mutu kebijakan, hingga pemantapan kesiapsiagaan nasional.
Sinergi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya aparatur negara yang kian profesional, adaptif, serta memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
Atas dasar itu, Eddy menyampaikan bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal tanpa harus bergantung pada langkah penindakan setelah ancaman terjadi.
Ia menambahkan, LAN menjadi mitra strategis dalam memperkuat kapasitas aparatur, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bukan hanya bagi instansi pemerintah, melainkan juga untuk publik secara luas.
Ia menyatakan bahwa aparatur yang dibekali pengetahuan dan keterampilan memadai akan lebih optimal dalam menjalankan tugas pelayanan publik sekaligus mendukung agenda negara menjaga keamanan masyarakat dari berbagai potensi gangguan.
"LAN merupakan mitra strategis sebagai tempat membina karier sekaligus meningkatkan kompetensi para anggota ASN," ucapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala LAN Muhammad Taufiq memberikan apresiasi atas kemitraan ini.
Ia menekankan bahwa pencegahan terorisme memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dengan memperkuat daya tahan aparatur dan ekosistem birokrasi.
"Merawat bangsa adalah tugas kami bersama melalui kolaborasi. Isu terorisme mungkin terlihat memiliki intensitas rendah di permukaan saat ini, namun pola penyebarannya terus berkembang. Maka, aparatur harus selalu siaga," ujar Taufiq.
Beliau berpandangan bahwa dinamika pola penyebaran paham radikal serta ekstremisme berbasis kekerasan memerlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada upaya represif, tetapi juga pada penguatan regulasi dan pembenahan kualitas sumber daya manusia.
Sebab itu, BNPT dan LAN mendorong dilakukannya riset lintas sektor guna mengidentifikasi pelbagai faktor yang memengaruhi ketahanan sektor birokrasi dari ancaman paham radikal dan ekstremisme kekerasan.
Kemitraan antara BNPT dan LAN ini juga diarahkan pada penyusunan modul pembelajaran pencegahan terorisme yang dapat dimanfaatkan dalam program pengembangan kompetensi aparatur.
Modul pembelajaran tersebut bakal dirancang dalam beragam moda, baik secara tatap muka konvensional maupun secara digital, agar mempermudah proses belajar yang lebih fleksibel.
Taufiq mengatakan BNPT dan LAN bisa bersama-sama menyusun materi pembelajarannya untuk disampaikan saat penguatan dasar karakter bisa kami buat dalam bentuk buku fisik atau digital (e-learning).
"Materi pencegahan ini nantinya dapat diakses dengan mudah oleh para ASN, bahkan tidak menutup kemungkinan juga dirancang agar dapat diakses oleh masyarakat luas," tutur dia.
Ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut sangat krusial mengingat penanggulangan terorisme membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Masyarakat yang mengerti dan memahami potensi bahaya radikalisme serta ekstremisme kekerasan, menurut dia, akan lebih peka mengidentifikasi potensi ancaman, mampu menyikapinya secara bijak, serta tidak gampang terpengaruh oleh propaganda yang memicu provokasi dan kekerasan.