JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa kawasan hutan yang sengaja dibakar tidak diizinkan untuk dialihfungsikan menjadi area perkebunan kelapa sawit.
Puan pun mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang membakar hutan demi menyulapnya menjadi lahan sawit.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Puan guna merespons temuan mengenai hutan di Kalimantan Barat (Kalbar) yang mendadak berubah menjadi perkebunan sawit setelah dilalap api.
"Apakah hal-hal yang terkait karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu," kata Puan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
"Dan itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera diselidiki," sambung dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan indikasi adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah.
Suharyanto membeberkan, mengacu pada fakta temuan jajaran di lapangan, dijumpai adanya area hutan yang langsung ditanami bibit kelapa sawit seusai terbakar.
Temuan tersebut diserahkan Suharyanto kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada agenda rapat terbatas penanggulangan bencana yang diselenggarakan secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Suharyanto mengungkapkan, pihak BNPB berkoordinasi erat dengan Kemenko Polkam untuk langkah penegakan hukum di area terdampak karhutla.
Aparat di lapangan bahkan sempat meringkus oknum yang disinyalir membakar area lahan.
"Di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang hanya Rp 500.000, itu diberi upah begitu," kata Suharyanto.
"Kemudian, di Kalimantan Barat, terlihat Bapak Presiden di gambar, lokasi yang baru saja kebakar belum selesai kebakarannya di tempat lain, lokasi itu sudah berubah menjadi rencana penanaman pohon sawit," sambung dia.
Pada penyampaian laporannya, Suharyanto menyertakan dokumentasi foto terduga pelaku pembakar hutan yang membawa tas kecil berisi pemantik api dan uang tunai.
Suharyanto turut melampirkan potret udara lokasi bekas kebakaran yang beralih fungsi menjadi area perkebunan lengkap beserta jaringan irigasinya.
Presiden Prabowo secara pribadi menginstruksikan jajarannya untuk memproses hukum secara tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Presiden Prabowo juga meminta deretan daftar perusahaan yang tengah diperiksa pihak kepolisian terkait tindak pidana karhutla.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, pihaknya saat ini menangani 200 laporan polisi berkenaan dengan karhutla dan telah memproses status 138 tersangka.
Menurut Sigit, dari total 138 tersangka, sebanyak 119 orang terindikasi membakar lahan secara sengaja, sedangkan 19 lainnya ditengarai akibat kelalaian.
Sigit menuturkan lebih lanjut, kepolisian juga mengusut 18 perusahaan yang dijatuhi sanksi administratif serta 42 perusahaan yang dicabut izin operasionalnya sehubungan dengan kasus karhutla.
"Ini juga untuk memastikan agar jangan lagi ada peristiwa-peristiwa pembakaran hutan yang saat ini kita ketahui bahwa musim El Nino masih panjang," kata Kapolri.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka menghadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT