JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menggarisbawahi bahwa agenda pemulihan Flores seusai diterjang gempa mesti dieksekusi secara utuh lewat penguatan ekonomi wilayah serta penataan sumber daya manusia, di samping merehabilitasi sarana fisik yang hancur.
“Pembangunan fisik penting, membangun jalan penting, jembatan penting, bangun sawah penting, tapi membangun sumber daya manusia jauh lebih penting,” kata Rachmat di Kupang, Senin, saat melangsungkan pertemuan strategis bersama Gubernur NTT Melki Laka Lena di ruang VIP Bandara El Tari Kupang.
Rachmat mengutarakan bahwa jajaran pemerintah pusat memikul tanggung jawab untuk mengawal pemerintah daerah dan warga yang terkena dampak bencana, termasuk mempercepat tahapan pemulihan di Flores pascagempa.
“Saat ini kami sedang mengalami duka mendalam atas bencana alam gempa bumi di Flores, dan tentunya pada momentum ini juga menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak bencana,” ujarnya.
Menurut Rachmat, penataan pascabencana semestinya diarahkan guna mengoptimalkan potensi ekonomi NTT agar tidak sebatas diposisikan sebagai barang komoditas, melainkan diintegrasikan ke dalam mata rantai nilai demi memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Ia menilai keterhubungan antarwilayah memegang peranan krusial supaya keunggulan ekonomi di satu area sanggup menopang laju pertumbuhan daerah lainnya.
“Kalau saja ini dikerjakan dengan baik, lima tahun pasti berubah. Pembangunan tidak pernah bisa mengubah sesuatu secara besar seketika namun dari hal-hal sederhana,” kata Rachmat.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena mengungkapkan bahwa bencana gempa Flores memberikan dampak terhadap tujuh kabupaten yang secara keseluruhan menyumbang sekitar 30 sampai 35 persen terhadap perputaran ekonomi NTT.
Pemerintah Provinsi NTT bersama tujuh pemerintah kabupaten terdampak saat ini tengah merampungkan proses pendataan kerusakan yang mencakup pemukiman warga, gedung pemerintahan, fasilitas sekolah, layanan kesehatan, hingga beragam sarana publik lainnya sebagai pijakan penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melki menargetkan perampungan data ini dapat tuntas pada durasi September sampai awal Oktober 2026 yang kemudian dilanjutkan dengan tahap uji publik guna memvalidasi ketepatan data sebelum dipakai sebagai acuan perancangan pemulihan Flores.
“Kami upayakan dari September ini sampai awal Oktober, itu seluruh urusan pendataan sudah selesai sampai diuji publik. Karena setelah itu kami harus menuju Jakarta bertemu lagi dengan Pak Menteri Bappenas beserta jajaran, dan tentu juga dengan Pak Menko PMK,” ujarnya.
Melki menerangkan, skema perencanaan ini telah dikoordinasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ketika bertemu di Semarang, Jawa Tengah.
Berdasarkan penuturan Melki, Menko PMK mewajibkan perencanaan pemulihan disusun secara rinci, termasuk perumusan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), agar momentum pascagempa sanggup dimanfaatkan untuk mendongkrak mutu pembangunan di wilayah Flores.
Kepala Bapperida Provinsi NTT Theresia Florentina menambahkan, langkah pemulihan pascagempa perlu dimasukkan dalam koridor penataan pembangunan kawasan Flores secara terpadu.
Ia memaparkan bahwasanya area utara Flores menjadi salah satu jalur vital yang menghubungkan kawasan Labuan Bajo hingga Lembata. Penetapan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata premium diupayakan sanggup tampil sebagai penarik pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten-kabupaten di sekelilingnya.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut dia, memacu penyusunan masterplan pembangunan Flores yang memadukan kegiatan produksi, pengolahan, distribusi pasar, pariwisata, serta rantai pasok antarwilayah kabupaten.
Ketersediaan infrastruktur perhubungan di kawasan Pantura Flores dianggap mengantongi peran strategis guna memperlancar keterhubungan dan pergerakan logistik barang maupun jasa. Pendekatan ini juga dirancang untuk mengaitkan potensi ekonomi Flores dengan wilayah Sumba serta Timor.