NARASIINDONESIA.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Denmark dan Greenland yang memberi AS kendali permanen atas keamanan wilayah Arktik tersebut. Klaim itu disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya, dan mencakup larangan bagi musuh AS mendirikan basis militer maupun melakukan investasi sensitif di Greenland.
Perjanjian yang disebut Trump sebagai kesepakatan "tak terbatas" itu, menurut pengumumannya, membuat AS memegang kendali penuh atas kebutuhan keamanan Greenland. Trump menegaskan tidak ada negara musuh yang boleh memiliki kehadiran militer di wilayah otonomi Denmark tersebut tanpa persetujuan tertulis langsung dari Washington.
Pernyataan Trump disampaikan lewat Truth Social dan dikutip kantor berita AFP. Hingga pengumuman itu, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Denmark mengenai isi dan status perjanjian yang dimaksud.
Isi Klaim Kesepakatan yang Diumumkan Trump
Trump menyebut perjanjian itu mencakup kendali permanen AS atas keamanan Greenland sekaligus seluruh kebutuhan lain di wilayah tersebut. Ia juga menyatakan AS kini punya kendali terhadap Greenland.
"Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah menandatangani Perjanjian dengan Kerajaan Denmark dan Greenland, yang memberikan Amerika Serikat kendali permanen atas keamanan, dan seluruh kebutuhan lainnya, di Greenland," kata Trump.
Pembatasan yang ditegaskan Trump menyasar tiga hal: pendirian basis, kehadiran militer, dan investasi sensitif. Ketiganya, menurut Trump, hanya bisa dilakukan dengan persetujuan tertulis langsung dari AS.
"Mulai saat ini, tidak ada musuh AS yang bisa memiliki basis di Greenland, memiliki kehadiran militer di Greenland, atau melakukan investasi sensitif di Greenland, tanpa persetujuan tertulis langsung dari kami," ujarnya.
Dari Ancaman Pencaplokan ke Kerangka Kerja NATO
Ketegangan di sekitar Greenland meningkat setelah Trump mengancam mencaplok wilayah Denmark itu dengan alasan melindungi keamanan AS. Ancaman tersebut sempat memicu reaksi keras di Eropa.
Trump kemudian mengendurkan ancamannya. Ia mengumumkan telah mencapai kesepakatan "kerangka kerja" soal Greenland dengan sekretaris jenderal NATO, tanpa merinci isinya.
Belum ada penjelasan resmi apakah perjanjian yang kini diumumkan Trump merupakan kelanjutan dari kerangka kerja NATO tersebut. Pemerintah Denmark juga belum memberikan tanggapan atas klaim terbaru ini.
Denmark Perkuat Kehadiran Militer di Arktik
Sebelum klaim Trump, Pemerintah Denmark mengumumkan akan mulai mengerahkan wajib militer ke Greenland. Wilayah otonomi itu menjadi incaran Presiden AS Donald Trump.
Menteri Pertahanan Denmark Jeppe Bruus menyatakan wajib militer akan dikerahkan bersama tentara profesional. Mereka, kata dia, akan berpartisipasi penuh dalam semua misi.
"Wajib militer akan dikerahkan bersama tentara profesional dan akan berpartisipasi penuh dalam semua misi," kata Bruus dalam tanggapannya terhadap pertanyaan parlemen.
Stasiun televisi Denmark TV2 sebelumnya melaporkan militer sedang mempertimbangkan pengiriman wajib militer ke Greenland. Langkah itu diambil setelah militer memperkuat kehadiran mereka sebagai respons atas tekanan dari Amerika Serikat.
Wakil Presiden AS JD Vance tahun lalu menuduh Denmark mengabaikan keamanan wilayah Arktik raksasa tersebut. Tuduhan itu menjadi salah satu pemicu meningkatnya ketegangan kedua negara sekutu NATO itu.
Posisi Greenland dan Dampaknya bagi NATO
Greenland secara geografis berada di jalur strategis antara Amerika Utara dan Eropa. Posisinya membuat wilayah itu penting bagi pertahanan Arktik dan pemantauan rute pelayaran serta penerbangan di kawasan utara.
Jika klaim Trump terkonfirmasi, kendali AS atas keamanan Greenland berpotensi mengubah peta pertahanan Arktik. Denmark sebagai anggota NATO akan menghadapi posisi sulit antara mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan menjaga hubungan dengan sekutu utama di aliansi tersebut.
Sampai pengumuman Trump, belum ada pernyataan resmi dari NATO maupun Kementerian Luar Negeri Denmark. Isi lengkap perjanjian, termasuk durasi dan mekanisme pengawasannya, juga belum dipublikasikan.