JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mendorong proyek infrastruktur besar membutuhkan dukungan anggaran yang kuat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajukan tambahan dana sebesar Rp200,2 miliar untuk memastikan pengawasan yang optimal terhadap sejumlah megaproyek strategis nasional.
Usulan anggaran tersebut disampaikan AHY dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dalam rapat itu, ia menyoroti terbatasnya anggaran yang tersedia bagi kementeriannya untuk Tahun Anggaran 2026. Dari pagu indikatif yang diberikan, hanya Rp115,71 miliar yang dialokasikan, yang menurut AHY masih jauh dari cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan secara menyeluruh.
"Anggaran Kemenko Infra untuk TA 2026 sebesar Rp115,71 miliar belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan," tegas AHY dalam forum tersebut.
Tambahan anggaran yang diajukan akan diarahkan untuk mendukung empat target program prioritas. Program-program itu meliputi pelaksanaan koordinasi pemerataan pembangunan di bidang wilayah, agraria, dan tata ruang. Di samping itu, dana tambahan juga akan digunakan untuk memperkuat koordinasi di sektor konektivitas serta bidang infrastruktur dasar. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah dukungan terhadap pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman.
Namun, AHY secara khusus menekankan bahwa tambahan anggaran yang diajukan juga penting untuk mendukung pengawalan terhadap proyek-proyek besar yang menjadi agenda Presiden Prabowo Subianto. Dua proyek utama yang disorot adalah tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) serta pembangunan kereta cepat Jakarta – Surabaya.
Menurut AHY, kedua proyek tersebut sangat membutuhkan pengawasan dan koordinasi lintas sektoral yang intensif, yang tentu memerlukan pembiayaan yang memadai. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta hingga Surabaya masih berada pada tahap awal dan memerlukan kajian komprehensif.
"Proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya memerlukan kajian yang utuh dan mendalam," ungkapnya. "Hal itu dilakukan guna memastikan kelancaran proses eksekusi proyek nantinya."
AHY menegaskan bahwa tambahan anggaran akan difokuskan untuk mendukung aktivitas turun ke lapangan, melaksanakan koordinasi di berbagai level pemerintahan, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan proyek. Dengan tambahan dana sekitar Rp200 miliar, total anggaran yang dibutuhkan Kemenko IPK untuk tahun 2026 mencapai Rp315,9 miliar.
“Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain. Sehingga, kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp200 miliar sehingga dari total pagu indikatif yang ditetapkan 115 miliar dengan usulan tambahan Rp200 sekitar Rp315,9 miliar rupiah untuk tahun 2026," papar AHY.
Dukungan legislatif menjadi sangat krusial dalam pengajuan anggaran ini. Oleh karena itu, AHY berharap DPR RI dapat menyetujui permintaan tersebut dan mendorong Kementerian Keuangan agar mengalokasikan tambahan dana sesuai dengan kebutuhan riil kementeriannya.
“Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas tapi juga membangun, membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju,” ujar AHY optimistis.
Seperti diketahui, megaproyek Giant Sea Wall merupakan salah satu program jangka panjang yang bertujuan untuk menangkal risiko banjir rob di wilayah pantai utara Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain fungsi utamanya sebagai pelindung kawasan pesisir, proyek ini juga dirancang untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui reklamasi dan pengembangan kawasan terpadu.
Sementara itu, proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya diharapkan menjadi salah satu tonggak transformasi moda transportasi darat di Indonesia. Setelah keberhasilan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung, kini pemerintah tengah fokus melakukan studi dan perencanaan yang matang untuk memperluas jaringan rel cepat hingga ke wilayah timur Pulau Jawa.
Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek tersebut memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk koordinasi teknis, perencanaan ruang, hingga sinkronisasi pembiayaan. Di sinilah peran Kemenko IPK menjadi vital dalam menjembatani komunikasi antar-stakeholder, serta memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan harmonis.
AHY, dalam kapasitasnya sebagai Menko IPK, menyatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk memastikan proyek-proyek prioritas nasional berjalan sesuai jadwal dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Ia menilai bahwa setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat luas, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah.
Pengajuan tambahan anggaran ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara terintegrasi. Dalam konteks pembangunan nasional, proyek seperti Giant Sea Wall dan kereta cepat Jakarta hingga Surabaya dipandang sebagai katalisator transformasi yang akan menentukan arah pertumbuhan Indonesia di masa mendatang.
Dengan begitu, keberadaan anggaran yang memadai menjadi hal mutlak untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan dapat diawasi, dikawal, dan disempurnakan melalui pendekatan koordinatif yang kuat.
Dukungan semua pihak, khususnya dari DPR RI dan Kementerian Keuangan, diharapkan menjadi pendorong utama dalam merealisasikan usulan anggaran tersebut. AHY pun menegaskan kembali harapannya agar tambahan dana yang diajukan dapat segera dikabulkan, demi memastikan kelancaran pembangunan dua proyek besar tersebut dan proyek lainnya yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional.
