JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (RENAKSI) 2025–2030, sebagai bagian dari upaya negara untuk memperkuat kontribusinya dalam mengatasi perubahan iklim.
Dalam dokumen RENAKSI ini, Indonesia menggarisbawahi peran penting hutan bakau dan padang lamun dalam penyerapan karbon biru, yang menyumbang sekitar 17% dari cadangan karbon biru dunia.
Dengan luas hutan bakau yang mencapai 3,45 juta hektare dan padang lamun seluas 660 ribu hektare, Indonesia memiliki potensi besar dalam mitigasi perubahan iklim global.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menyampaikan bahwa Rencana Aksi Nasional ini sejalan dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yang mengedepankan kesetaraan dan inklusivitas dalam implementasi proyek-proyek lingkungan ini. R
ENAKSI juga bertujuan untuk menyinergikan perlindungan karbon biru dengan strategi pendanaan yang bersifat inklusif, melibatkan berbagai sektor terkait dalam pengelolaannya.
Rencana Aksi untuk Pengelolaan Karbon Biru yang Inklusif
Nani Hendiarti menjelaskan bahwa RENAKSI 2025–2030 akan memfokuskan pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem karbon biru, khususnya hutan bakau dan padang lamun, yang memainkan peran krusial dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer.
Dokumen ini juga akan mencakup strategi pendanaan yang mengintegrasikan prinsip GEDSI, yang memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal turut terlibat dalam program-program lingkungan ini.
Dalam rencana tersebut, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan 21 rencana aksi yang akan diimplementasikan oleh berbagai sektor. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan perlindungan ekosistem karbon biru, serta memperkuat ketahanan ekosistem dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Selain itu, RENAKSI juga mencakup kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan perlindungan karbon biru sebagai program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.
Posisi Strategis Indonesia dalam Pengelolaan Karbon Biru Dunia
Peluncuran RENAKSI pada Rabu, 18 Februari 2026, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan salah satu cadangan karbon biru terbesar di dunia.
Menurut data terbaru, Indonesia menyumbang sekitar 17 persen dari cadangan karbon biru dunia, yang terakumulasi di hutan bakau dan padang lamun.
Hutan bakau yang luasnya mencapai 3,45 juta hektare dan padang lamun 660 ribu hektare ini memiliki potensi besar dalam mengurangi emisi karbon global.
Karbon biru merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan rawa garam. Dengan perlindungan yang tepat, ekosistem ini dapat menjadi salah satu solusi alami dalam memitigasi perubahan iklim, dengan kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.
RENAKSI, yang disusun dengan dukungan berbagai pihak, bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ini, dan Indonesia siap berperan lebih besar dalam pengelolaan karbon biru global.
Dukungan Internasional terhadap RENAKSI dan Komitmen Iklim Indonesia
Dukungan terhadap RENAKSI 2025–2030 juga datang dari berbagai pihak internasional, yang menilai inisiatif ini sebagai langkah penting dalam memperkuat kerjasama iklim bilateral.
Kedutaan Besar Inggris, misalnya, memberikan apresiasi terhadap RENAKSI dan menyebut dokumen ini sebagai tonggak penting dalam kemitraan iklim antara kedua negara. Selain itu, RENAKSI juga dinilai mendukung pencapaian target Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030.
Pemerintah Indonesia melalui RENAKSI berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, dengan fokus pada pengelolaan ekosistem yang dapat membantu negara memenuhi target iklim internasional. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah dengan memperkuat pengelolaan kawasan karbon biru yang ada di Indonesia.
Peran Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim semakin diperhitungkan dalam skala global, terutama dalam memperkuat tata kelola karbon biru nasional.
Sementara itu, World Economic Forum (WEF) juga memberikan apresiasi terhadap langkah Indonesia ini. Mereka menilai Ocean Impact Summit 2026 yang akan diadakan di Bali sebagai momentum strategis untuk mendorong investasi hijau dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Summit ini juga akan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk membahas lebih lanjut tentang pengelolaan ekosistem karbon biru dan potensi ekonomi yang bisa digali dari sektor ini.
Strategi Implementasi RENAKSI untuk Dampak Sosial dan Ekonomi
Implementasi RENAKSI akan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Salah satu tujuan utama dari Rencana Aksi Nasional ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem karbon biru, dengan membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan.
Pengelolaan kawasan karbon biru ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove dan lamun. Program-program berbasis masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi perekonomian lokal, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, RENAKSI diharapkan bisa mencapai tujuan utamanya, yakni menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam pengelolaan karbon biru.
Selain itu, peran aktif Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim juga akan semakin menguatkan posisinya di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.
