JAKARTA - Upaya percepatan penanganan korban bencana di wilayah Sumatera menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Sejak memasuki bulan Ramadan, jumlah warga yang masih tinggal di tenda pengungsian terus mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Pemerintah bersama berbagai pihak terus mendorong percepatan relokasi agar para penyintas bencana dapat segera menempati hunian yang lebih layak.
Penanganan pascabencana ini menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam memastikan para korban tidak berlama-lama tinggal di tenda pengungsian. Pemerintah menargetkan agar para pengungsi dapat segera dipindahkan ke hunian sementara maupun menerima bantuan yang memungkinkan mereka menempati tempat tinggal yang lebih aman.
Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan dan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan bahwa percepatan relokasi pengungsi menjadi prioritas utama dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta pada Jumat, 27 Februari 2026.
“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idul Fitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan,” tutur Tito.
Pernyataan tersebut menggambarkan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih normal.
Penurunan Jumlah Pengungsi Selama Ramadan
Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pengungsi pascabencana di beberapa wilayah Sumatera mengalami penurunan cukup tajam sejak awal Ramadan. Tren ini menjadi indikasi bahwa berbagai upaya pemerintah dalam penanganan bencana mulai menunjukkan hasil.
Berdasarkan laporan harian Satgas PRR Pascabencana Sumatera, pada awal Ramadan tepatnya 20 Februari 2026 jumlah pengungsi tercatat sebanyak 12.994 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 12.144 jiwa yang berada di Provinsi Aceh serta 850 jiwa di Provinsi Sumatera Utara.
Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat pada saat yang sama dilaporkan sudah tidak lagi memiliki pengungsi yang tinggal di tenda. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemulihan di wilayah tersebut telah berjalan lebih cepat dibandingkan daerah lainnya.
Seiring dengan berbagai upaya percepatan penanganan di lapangan, jumlah pengungsi tersebut terus berkurang. Data terbaru yang dihimpun pada Kamis pagi, 5 Maret 2026, menunjukkan jumlah pengungsi tersisa sebanyak 6.873 jiwa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.187 jiwa masih berada di wilayah Aceh, sementara 686 jiwa berada di Sumatera Utara. Dengan demikian, dalam kurun waktu kurang dari dua pekan jumlah pengungsi telah berkurang sebanyak 6.121 jiwa.
Jika dihitung secara persentase, penurunan tersebut mencapai 47,1 persen dari kondisi awal Ramadan. Angka ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses penanganan korban bencana di wilayah Sumatera.
Percepatan Pembangunan Hunian Sementara
Penurunan jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda tidak terlepas dari percepatan pembangunan hunian sementara atau huntara di berbagai wilayah terdampak. Hunian sementara menjadi solusi awal bagi para korban bencana sebelum mereka dapat menempati hunian tetap.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan huntara terus dikebut di tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Secara keseluruhan, pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 18.309 unit hunian sementara di tiga provinsi tersebut. Hingga 4 Maret 2026, sebanyak 12.279 unit huntara telah selesai dibangun.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 67 persen dari total target pembangunan hunian sementara yang direncanakan. Keberadaan hunian sementara ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong penurunan jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda.
Dengan semakin banyaknya unit huntara yang tersedia, para korban bencana dapat segera dipindahkan dari tenda darurat menuju tempat tinggal yang lebih layak dan aman.
Progres Hunian Tetap dan Bantuan Pemerintah
Selain pembangunan hunian sementara, pemerintah juga terus mendorong pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana. Hunian tetap menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Berdasarkan data yang ada, pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 36.669 unit hunian tetap di tiga provinsi terdampak. Hingga saat ini, sebanyak 1.363 unit hunian tetap masih dalam tahap proses pembangunan.
Sementara itu, enam unit hunian tetap telah selesai dibangun. Meski jumlahnya masih terbatas, progres pembangunan ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan secara bertahap.
Di sisi lain, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak bencana. Dana ini diberikan kepada korban yang belum dapat menempati hunian tetap maupun hunian sementara.
Penyaluran dana tersebut telah terealisasi sepenuhnya. Dari total 10.783 penerima di tiga provinsi terdampak, seluruhnya telah menerima transfer dana ke rekening masing-masing.
Selain itu, Kementerian Sosial juga tengah memproses penyaluran bantuan jaminan hidup atau jadup bagi para penyintas bencana. Bantuan tersebut diberikan kepada 175.211 jiwa atau sekitar 47.686 kepala keluarga yang tersebar di 37 kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak.
Total anggaran yang disiapkan untuk bantuan jaminan hidup tersebut mencapai Rp236,53 miliar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan pascabencana.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, diharapkan proses pemulihan di wilayah terdampak bencana dapat berjalan semakin cepat. Penurunan jumlah pengungsi selama Ramadan menjadi salah satu indikator bahwa langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi mulai menunjukkan kemajuan yang berarti.
