JAKARTA - Pimpinan DPR RI menyelenggarakan rapat koordinasi bersama jajaran lintas kementerian dari unsur pemerintah serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk mendiskusikan langkah penyelesaian bermacam konflik agraria yang saat ini mendesak.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwasanya munculnya kasus pertikaian agraria dewasa ini terus terjadi secara beruntun. Oleh sebab itu, ia menyebut upaya penyelesaian hal tersebut sudah tak bisa diulur kembali.
"Mumpung nih ada nih, menteri, wakil menteri yang semua bisa ambil keputusan pada saat ini dan kami bisa ambil keputusannya untuk masalah A, B, C, kami sepakati di sini," kata Dasco saat membuka rapat tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut pandangannya, cetak biru rancangan besar mengenai pembaruan agraria ini memerlukan rentang waktu yang lama dalam pemrosesannya.
Di samping itu, ia turut mengakui bahwasanya kinerja panitia khusus (pansus) mengenai agraria yang dibentuk oleh DPR RI masih belum memperlihatkan hasil yang terlampau signifikan.
Pada forum rapat itu, ia pun mendesak pihak KPA untuk mempresentasikan pandangannya terkait peta situasi konflik agraria yang tengah mengemuka. Menurutnya, perkara yang sifatnya amat mendesak wajib secepatnya dituntaskan.
Selain Dasco, jajaran Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurijal juga tampak hadir memimpin jalannya rapat tersebut.
Sementara itu dari pihak pemerintah yang turut hadir, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, sampai Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika.
