JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan pertimbangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bakal mengalihkan tata kelola transportasi menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Pramono mengutarakan, operasional transportasi ke arah Kepulauan Seribu selama ini belum berjalan secara maksimal. Lantaran hal itu, Pemprov DKI menetapkan supaya layanan transportasi ke wilayah kepulauan tersebut ditangani oleh Transjakarta mulai tahun depan.
“Kalau selama ini ke Pulau Seribu dilakukan dengan dan diurus oleh Dinas Perhubungan, pasti tidak dikelola secara profesional. Maka kami sudah memutuskan untuk ke Pulau Seribu yang mengelola adalah Transjakarta,” kata Pramono saat menghadiri Jakarta Asset Forum and Expo (JAFEX) 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Pramono menilai Transjakarta mempunyai kapabilitas guna menangani operasional layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu.
Ia menaruh harapan agar peralihan wewenang tersebut sanggup menjadikan layanan transportasi kian optimal serta senantiasa terjangkau.
“Kami meyakini kalau Transjakarta, mereka pasti punya kemampuan untuk itu,” ujar Pramono.
Kendati demikian, Pramono belum membeberkan secara mendetail mengenai format pengelolaannya, termasuk varian kapal yang bakal dioperasikan, rute pelayaran, maupun besaran tarif yang akan diberlakukan.
Saat dikonfirmasi secara terpisah, Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menyampaikan bahwa mekanisme pengelolaan bakal dijalankan secara bertahap.
Pada fase awal, Transjakarta akan mengambil alih operasional kapal-kapal yang selama ini ditangani oleh Dishub DKI Jakarta.
“Tahap awal TJ akan serah kelola pengoperasian kapal-kapal Dishub, selanjutnya menata pola transportasi di Kepulauan Seribu,” kata Welfizon saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/8/2026).
Seusai pengoperasian kapal resmi dialihkan, Transjakarta bakal melancarkan pembenahan pada skema transportasi di Kepulauan Seribu.
Menurut pemaparan Welfizon, pembenahan tersebut mencakup armada angkutan perairan yang menghubungkan daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu.
“Iya, termasuk penataan angkutan perairan ke Kepulauan Seribu,” ujarnya.
