JAKARTA - Plt Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Letkol Chk Sudiyo dihujani pertanyaan terkait independensinya sewaktu menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mahkamah Agung (MA) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Awalnya, Sudiyo dimintai keterangan oleh anggota DPR mengenai statusnya di institusi TNI.
"Pak Sudiyo ini dari TNI? Pangkat terakhir apa?" tanya anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Machfud Arifin.
"Siap, Letnan Kolonel, Bapak," jawab Sudiyo.
"Jabatan terakhir di pengadilan militer di mana, Pak?" tanya Machfud.
"Pelaksana Tugas Kepala Pengadilan Militer I-05 Palembang," jawab Sudiyo.
Berikutnya, giliran anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Yuwono, yang menyoal independensi Sudiyo. Bimantoro memberikan gambaran terkait maraknya opini publik yang telah memvonis bersalah seorang terdakwa kasus korupsi sebelum adanya putusan resmi pengadilan.
Atas dasar itu, Bimantoro mempertanyakan langkah yang akan ditempuh Sudiyo untuk mempertahankan netralitas serta tidak terpengaruh oleh tekanan opini masyarakat sewaktu mengambil keputusan jika terpilih sebagai hakim tipikor.
"Bagaimana saudara menjaga independensi saudara untuk bisa tetap mempertahankan kepastian hukum itu sendiri? Apakah saudara akan utamakan keadilannya atau kepastian hukumnya? Di tengah perhatian ataupun kesimpulan publik atas suatu kasus itu sendiri. Bagaimana saudara bisa menjaga independensi saudara dengan tidak semata-mata menyenangkan pandangan publik itu sendiri," sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Sudiyo menegaskan komitmennya untuk selalu memegang teguh independensi dan kepastian hukum, walau ia mengakui bahwa netralitas terkesan sulit diwujudkan di ekosistem peradilan militer.
"Terima kasih, Bapak. Saya dari lingkungan peradilan militer, yang seandainya saya mengikuti lingkungan, lingkungan di mana saya hakimnya adalah militer, oditurnya adalah militer, penasihat hukum adalah militer, terdakwa adalah militer, tentu independensi itu tidak akan terjadi," kata Sudiyo.
Sudiyo lantas mengklaim bahwa tingkat independensi peradilan militer sejatinya dapat diuji. Meski jajaran yang terlibat di peradilan militer seluruhnya berlatar belakang TNI, mereka tetap bekerja secara independen saat menjatuhkan putusan.
Ia bahkan berhasrat untuk mengadopsi kultur positif peradilan militer ke Mahkamah Agung.
"Artinya, dengan pengalaman tersebut, saya tentu ingin membawa pengadilan militer... Budaya, budaya disiplin, budaya integritas, budaya parsial. Kami mendengar semua pihak, yang selama ini saya dapatkan di pengadilan militer akan saya bawa ke pengadilan ke Mahkamah Agung," tegasnya.
