JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa proses digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) berpeluang besar mendongkrak akurasi penyaluran bantuan serta menghemat anggaran negara hingga Rp200 triliun.
Ketika menghadiri konferensi pers Update Program Prioritas di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu, Qodari menerangkan bahwa sistem Perlinsos digital menyatukan basis data milik lintas kementerian dan lembaga demi mempercepat alur pendaftaran maupun verifikasi calon penerima bansos.
Menurut Qodari, penyatuan data tersebut memangkas tahapan verifikasi yang mulanya membutuhkan waktu hingga 200 hari secara manual menjadi hanya sekitar lima menit berdasarkan hasil uji coba Perlinsos digital.
"Kalau satu-satu manual 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," ujar Qodari.
Qodari memaparkan bahwa skema Perlinsos digital memanfaatkan data gabungan dari delapan kementerian dan lembaga sebagai acuan penyaring kelayakan penerima bantuan.
Rincian informasi tersebut melingkupi pemilikan lahan, konsumsi daya listrik, kelaikan hunian, kelompok usia, kepemilikan armada kendaraan, status pekerjaan, hingga besaran gaji.
Berbagai variabel data itu kemudian dipadankan dengan indikator desil yang selama ini menjadi patokan kelayakan masyarakat dalam menerima bansos.
Lebih jauh, Qodari menilai bahwa otomatisasi sistem ini sanggup meringankan beban kerja pemerintah daerah sewaktu menjalankan pemutakhiran data warga.
Qodari mengambil contoh pelaksanaan uji coba di Kota Surabaya, di mana para petugas di jenjang RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan dapat mengakses basis data yang jauh lebih terintegrasi.
Melalui penerapan platform ini, jajaran pemda tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada tata cara pendataan manual lantaran informasi yang saling terhubung sudah dapat difungsikan sebagai pijakan verifikasi.
Pemangkasan alur birokrasi ini pun menyimpan peluang untuk menghasilkan penghematan dana pemerintah dalam jumlah yang sangat besar.
Qodari menjelaskan bahwa pengadopsian prinsip Digital Public Infrastructure (DPI) serta penyaringan data yang lebih presisi pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpotensi memotong pengeluaran negara hingga puluhan triliun rupiah.
Apabila mekanisme serupa diimplementasikan secara menyeluruh pada pelbagai program bantuan sosial lainnya, nilai efisiensi diproyeksikan sanggup menyentuh Rp127 triliun sampai Rp200 triliun.
"Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024," kata Qodari.
Bagi Qodari, estimasi penghematan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk mengawal tiap alokasi anggaran negara agar terserap secara berdaya guna serta menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Penerapan Perlinsos digital juga diyakini mampu mendongkrak bobot pengambilan keputusan strategis pemerintah, mengingat keterhubungan data antar-lembaga memungkinkan jajaran pembuat kebijakan untuk memetakan kondisi riil masyarakat secara komprehensif sebelum menetapkan sebuah aturan.
