JAKARTA — Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang statusnya bakal dialihkan menjadi penuh waktu akan disalurkan untuk mengisi Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Menurut catatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, secara akumulasi terdapat 955.245 guru berstatus PPPK, di mana 231.246 di antaranya merupakan PPPK paruh waktu.
Dia menyampaikan pemerintah sedang membutuhkan 526.689 formasi guru secara nasional.
"Tentu saja terdiri dari guru-guru untuk sekolah, termasuk Kementerian Agama, kemudian Dikdasmen, kemudian juga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda," katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (18/8/2026).
Rini menjelaskan, selain berstatus penuh waktu, para guru PPPK memiliki kesempatan mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan akan dibuka pada awal 2027. Kebijakan ini berdasarkan hasil keputusan antara pemerintah dan DPR untuk memberikan kepastian bagi guru PPPK.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa finalisasi kebijakan tersebut telah dibahas secara berkala bersama pemerintah.
"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah P3K paruh waktu, P3K, dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen," ujarnya.
Terkait finalisasi PPPK, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pihaknya segera menyosialisasikan kebijakan ini sekaligus melarang kepala daerah merekrut staf baru.
Sebab, kata dia, terdapat dua persoalan yang dihadapi kepala daerah, yaitu alokasi dana dari pusat untuk membayar gaji pegawai dan pengalihan status PPPK menjadi penuh waktu.
"Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini," tuturnya.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan formasi terbaru ini tidak mengganggu keuangan negara.
Menurut Bendahara Negara, perhitungan anggaran telah disimulasikan untuk saat ini hingga tahun-tahun berikutnya. Dia juga memastikan defisit negara tetap berada di level 2,4%.
"Jadi, langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kami tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi, kami sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas fiskal," ucapnya.
