JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak bakal diterbitkan jikalau data manifes penumpang, kendaraan, serta muatan kapal belum tervalidasi.
“Ke depannya prinsipnya harus tegas, SPB tidak akan diterbitkan apabila data belum tervalidasi,” kata Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu(19/8/2026).
Dudy menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengarahkan tata kelola manifes menuju sistem data tunggal (single data system) supaya tiap penyesuaian data sanggup diperbarui sekaligus divalidasi secara waktu nyata (real-time).
Menurut penjelasannya, integrasi mendesak untuk dibangun antara manifes, sistem pemesanan tiket, serta alur proses naik ke atas kapal agar jumlah penumpang, kendaraan, maupun muatan yang terdata benar-benar selaras dengan kondisi faktual di lapangan.
Kemenhub turut memperkuat pemberlakuan tiket individual serta presisi identitas supaya setiap individu di atas kapal terdata rapi dan dapat dilacak, utamanya kala menghadapi situasi darurat.
Di samping pembenahan aspek manifes, Dudy mengutarakan bahwa pihak pemerintah bakal memperketat pengendalian muatan dan dimensi berlebih serta stabilitas kapal lewat perluasan pemanfaatan teknologi weigh-in-motion atau alat penimbang kendaraan.
Hasil penimbangan tersebut nantinya diintegrasikan dengan manifes guna menjamin bobot dan penyebaran muatan aman dari batas stabilitas kapal.
Pengawasan atas muatan berbahaya juga terus diperkokoh melalui digitalisasi deklarasi barang berbahaya, peninjauan dokumen sebelum barang diangkut ke kapal, serta peningkatan kecakapan petugas dalam mendeteksi muatan berisiko.
Langkah Kemenhub berikutnya yakni memperbanyak inspeksi dadakan menjelang jadwal keberangkatan, terutama menyasar manifes, muatan, stabilitas kapal, kelengkapan alat keselamatan, kelayakan kendaraan, serta kepatuhan prosedur operasional.
Sajian data resmi Kemenhub memperlihatkan bahwa penguatan ini mencakup manifes 100 persen penumpang dan kendaraan, manifes waktu nyata, tiket individual dan akurasi identitas, penanganan muatan dan dimensi berlebih, pengawasan barang berbahaya, hingga intensitas inspeksi.
“Jika ditemukan kondisi kritis, keberangkatan harus ditunda sampai persoalan diselesaikan atau keberangkatan dibatalkan,” ujar Dudy.
Pihaknya menandaskan bahwa keselamatan mesti dipastikan sejak sebelum armada bertolak, di sepanjang pelayaran, hingga seluruh penumpang mendarat dengan selamat di pelabuhan tujuan.
“Dalam keselamatan, lebih baik tidak berangkat daripada berangkat tetapi tidak selamat sampai tujuan,” ucapnya.
Peningkatan sistem tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh pemerintah pascainsiden empat kapal yang disorot dalam rapat Komisi V, yaitu KM Mutiara Sentosa II, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menjelaskan bahwa kerancuan akurasi manifes salah satunya tercermin pada penanganan musibah kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Lombok Barat pada 12 Agustus 2026.
Basarnas mulanya mengantongi data manifes yang cuma mencatatkan 131 orang, mencakup 114 penumpang dan 17 anak buah kapal (ABK).
Akan tetapi, jalannya operasi pencarian dan pertolongan justru berhasil mengevakuasi 212 orang, terdiri atas 211 orang selamat dan satu korban jiwa.
Basarnas juga menerima aduan masyarakat perihal lima orang yang dilaporkan belum ditemukan.
Setelah diverifikasi ulang, satu orang dipastikan selamat lantaran menumpang kapal berbeda, sehingga tersisa laporan mengenai empat orang yang masih dalam pencarian.
Laporan data resmi Kemenhub turut merekam 212 orang pada KMP Putri Yasmin, dengan rincian 211 orang selamat dan satu meninggal dunia, sementara empat orang masih dicari berdasarkan aduan warga.
Menurut Syafii, fluktuasi data manifes serupa juga terjadi sewaktu operasi SAR KM Mutiara Sentosa II sebab Basarnas memperoleh rentetan angka yang simpang siur mengenai jumlah orang di atas kapal.
“Bagi Basarnas, data manifes bukan sekadar data administratif. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah masih terdapat orang yang harus dicari, siapa yang sudah dievakuasi, dan apakah operasi pencarian masih perlu dilanjutkan,” tuturnya.
Dalam operasi kemanusiaan tersebut, total 238 orang berhasil dievakuasi, meliputi 233 orang selamat dan lima korban meninggal dunia, selaras dengan data yang tercantum dalam paparan resmi Kemenhub.
