JAKARTA — Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Regional Development Bank yang menjadi salah satu pilar penopang pembangunan ekonomi daerah dan pemelihara stabilitas sistem keuangan nasional dalam beragam program serta transaksi pemerintah.
Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo mendorong terciptanya level playing field bagi BPD agar memperoleh kesempatan setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah, sepanjang sanggup memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko.
“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Agus menyampaikan bahwa BPD memegang peran krusial dalam mendanai bermacam kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sektor pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga pembangunan infrastruktur.
Asbanda menilai struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD, serta pelbagai aktivitas transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.
Maka dari itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu memperhitungkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.
Hingga Juni 2026, total aset milik 27 BPD menembus kisaran Rp1.043 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga berada di angka Rp770 triliun. Menurut Agus, kondisi fundamental BPD tergolong sehat.
Meski demikian, fungsi intermediasi yang terus menguat di tengah tantangan sumber pendanaan perlu dipantau secara cermat, supaya tidak melambungkan cost of fund yang pada akhirnya dapat membatasi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan yang kompetitif.
“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kami juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” kata Agus.
Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah di BPD dapat kian diarahkan untuk memperkuat fungsi intermediasi pada sektor-sektor produktif.
Skema penempatan tersebut dapat dihubungkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur daerah.
Mengingat BPD merupakan bagian penting dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan, serta pembiayaan pembangunan regional, Asbanda mendorong masuknya perspektif regional development impact dalam penyusunan pelbagai kebijakan nasional, mengingat BPD memiliki karakter dan fungsi tersendiri dibandingkan bank komersial pada umumnya.
Agus memaparkan bahwa guna meningkatkan daya saing dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan, Asbanda bersama seluruh BPD terus mengakselerasi transformasi digital, memperkuat cybersecurity, governance, dan risk management, serta menggenjot perolehan CASA dari masyarakat dan dunia usaha.
Bermodalkan total aset melampaui Rp1.000 triliun serta ditopang basis yang mengakar kuat di seluruh pelosok wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk makin naik kelas menjadi Regional Development Bank yang semakin sehat, digital, dan kompetitif.
“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” kata Agus pula.
