JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Rajiv meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan dana operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp 290,9 miliar.
Rajiv menjelaskan, pencairan dana tersebut sangat mendesak sebab karhutla masih berlangsung di beberapa kawasan, terutama Kalimantan.
"Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu," kata Rajiv dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).
Rajiv menilai pencairan dana tersebut kian mendesak lantaran titik api terus bermunculan di sejumlah area Kalimantan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (21/8/2026), karhutla kembali melanda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
Titik api dilaporkan muncul di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, serta Batu Engau. Luas keseluruhan area yang terbakar di lokasi tersebut berkisar 25,29 hektar. Karhutla juga menerjang Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rabu (19/8/2026).
Kebakaran meluas ke beberapa titik, yaitu Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun.
Total area lahan yang terbakar pada peristiwa itu mencapai 49,55 hektar. Kebakaran terbesar terjadi di Kelurahan Pendingin dengan area terbakar mencapai 42 hektar.
Memperhatikan kondisi tersebut, Rajiv mengimbau Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah mengambil langkah penanganan yang tidak biasa atau extraordinary dalam menanggulangi karhutla.
“Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa,” ungkap dia.
Politikus Partai Nasdem ini mengapresiasi pelbagai pihak yang telah berperan dalam penanganan karhutla, mulai dari BNPB, kepolisian, pemerintah daerah, hingga jajaran TNI. Menurutnya, penanganan asap yang sudah memasuki wilayah permukiman warga memerlukan koordinasi antar-sektor.
“Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain juga turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” ujarnya.
Di samping penanganan sewaktu kebakaran berlangsung, Rajiv juga meminta pemerintah menyiapkan rencana pemulihan ekosistem setelah karhutla dapat diatasi.
Salah satunya melalui kegiatan penanaman kembali pada kawasan hutan dan lahan yang terdampak kebakaran. Rajiv turut mendorong dilakukannya patroli terpadu di lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla.
Edukasi mengenai larangan membakar lahan kepada warga maupun korporasi juga dinilai harus lebih dimaksimalkan sebagai bagian dari tindakan pencegahan.
“Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki," kata dia.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
