JAKARTA- Pemerintah terus memacu Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna mendongkrak produktivitas lahan kepunyaan pekebun sekaligus memperkokoh industri kelapa sawit nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan, sektor industri kelapa sawit memegang peranan krusial terhadap perekonomian nasional. Sumbangsih industri sawit bagi produk domestik bruto (PDB) nasional menembus kisaran 3,5 persen.
Pada 2025, volume ekspor kelapa sawit tercatat menembus 38,84 juta ton dengan nilai mencapai 32 miliar dollar AS. Angka tersebut tumbuh sebesar 11,05 persen. Sementara pada semester I 2026, volume ekspor kelapa sawit menembus 18,37 juta ton, alias tumbuh 2,78 persen.
"Di semester 1 2026, volume ekspor kelapa sawit mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi," ujar Airlangga dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, PKS, Program PSR di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (20/8/2026).
Dana Pungutan Ekspor Sawit
Bila ditinjau dari aspek pembiayaan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berhasil mengumpulkan pendapatan dari pungutan ekspor sejumlah Rp 27,81 triliun sampai dengan penghujung Juli 2026. Angka tersebut melesat 73,3 persen bila dibandingkan periode serupa pada tahun sebelumnya.
Penerimaan dari pungutan ekspor hingga pengujung 2026 diestimasikan menembus Rp 41,22 triliun. Capaian tersebut melonjak 30,84 persen bila dibandingkan tahun lalu.
Penerapan skema kebijakan biodiesel B50 beserta naiknya harga minyak mentah turut menciptakan efisiensi anggaran berkisar Rp 19,5 triliun dari pengoperasian program biodiesel. Melalui kondisi itu, sisa alokasi anggaran BPDP pada akhir 2026 diproyeksikan berada di angka Rp 18,45 triliun.
Pemerintah turut menaikkan alokasi dana bagi hasil sawit untuk pemerintah daerah sebesar 22,3 persen. Porsi dana itu terangkat dari Rp 1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp 1,26 triliun pada 2026.
PSR Dikebut untuk Dukung B50
Akselerasi program PSR kian krusial seiring berjalannya kebijakan biodiesel B50. Program ini diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026.
Formulasi kebijakan tersebut diperkirakan memicu kenaikan kebutuhan minyak sawit mentah, crude palm oil (CPO), bagi sektor biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton pada 2026.
Pemerintah mengawali pelaksanaan program PSR sejak 2017 guna menopang peremajaan kebun sawit milik rakyat.
Pada saat ini, besaran bantuan PSR mencapai Rp 60 juta tiap hektare. Nilai tersebut melonjak dari posisi Rp 30 juta tiap hektare sejak September 2024.
Hingga Juli 2026, capaian realisasi PSR sudah menyentuh 427.441 hektare dengan akumulasi dana mencapai Rp 12,14 triliun. Program ini diproyeksikan mampu menyerap hingga kurang lebih 1 juta tenaga kerja.
Pada Agustus 2026, pemerintah kembali menyalurkan dana program PSR untuk area lahan seluas 9.842 hektare. Kuantitas dananya menembus kisaran Rp 590 miliar.
Di sisi lain, realisasi program PSR sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah membukukan area seluas 40.484 hektare dengan nominal dana Rp 2,42 triliun.
Penandatanganan PKS PSR periode ini mengikutsertakan lima kelompok, termasuk di dalamnya tiga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat," ujar Airlangga.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
