JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawali rangkaian audit mendalam atas laporan keuangan serta kinerja United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) Tahun 2025/2026.
Terdapat lima misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi subjek pemeriksaan, yaitu United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), United Nations Support Office in Somalia (UNSOS), United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA), United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), serta United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO).
“BPK menyampaikan gambaran umum pelaksanaan pemeriksaan UNPKO yang mencakup mandat, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi pemeriksaan. BPK juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkesinambungan antara tim pemeriksa dan pihak misi selama proses pemeriksaan,” kata Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional, Bahtiar Arif dalam keterangan resmi BPK di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Proses audit ini menjadi bagian dari perwujudan tugas BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA), yang di antaranya mengacu pada Sidang Pleno ke-42 dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada 17 November 2025 serta proses serah terima kewenangan dari China National Audit Office (CNAO) kepada BPK pada 22 Juli 2026.
Pemeriksaan tersebut meliputi ranah keuangan maupun kinerja. Dari sudut pandang keuangan, pemeriksaan ditujukan untuk menopang pemberian opini mengenai kewajaran laporan keuangan, termasuk tingkat kesesuaiannya terhadap International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan Financial Regulations and Rules (FRR) PBB, serta tingkat kepatuhan pada regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, pemeriksaan kinerja diarahkan pada peninjauan efektivitas penerapan perencanaan kontingensi (contingency plan) dan mekanisme pemantauan kinerja (performance monitoring) pada jalannya operasi pemeliharaan perdamaian.
Pelaksanaan entry meeting digelar secara hybrid dengan menyambungkan para peserta yang berada di Jakarta, New York, hingga beragam titik lokasi operasional misi UNPKO.
Lewat pemeriksaan ini, BPK diharapkan mampu menyumbang nilai tambah dalam mengokohkan akuntabilitas tata kelola keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan keuangan, serta perencanaan kontingensi dan pemantauan kinerja di tubuh operasi pemeliharaan perdamaian PBB.
“Pelaksanaan pemeriksaan atas lima misi UNPKO tersebut merupakan bagian penting dari kontribusi BPK dalam mendukung tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas organisasi internasional. Melalui mandat sebagai pemeriksa eksternal PBB, BPK terus memperkuat kiprahnya di tingkat internasional sekaligus berkontribusi dalam mendorong pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan operasi pemeliharaan PBB yang transparan dan akuntabel,” ungkap Bahtiar Arif.
