JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwasanya pemerintah berdampingan dengan TNI/Polri siap mengawal masyarakat dalam melayangkan aspirasi ke DPR agar berjalan tertib dan aman.
"Jajaran Polda dan Kodam serta masyarakat banyak akan bahu-membahu menjaga dan mengawal masyarakat kami yang akan menyampaikan aspirasinya ke DPR. Kami kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus," kata Djamari usai olahraga jalan santai di Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Berdasarkan penjelasannya, langkah pengamanan mendesak dilakukan supaya sepanjang jalannya penyampaian aspirasi tidak disusupi oleh oknum luar yang berpotensi mengacaukan serta membatalkan hal yang hendak diutarakan secara utuh kepada DPR.
"Kami ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kami lindungi, kami kawal, supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu. Itulah yang dilakukan oleh Polda dan dilakukan oleh Kodam dan masyarakat di Jakarta yang juga menjaga ketenangan, ketentraman di lingkungan Jakarta," jelas Djamari.
Di samping itu, menurutnya, penjagaan keamanan bukan disiagakan guna merintangi warga menyampaikan suaranya, melainkan guna memastikannya tersalurkan secara kondusif, tertib, serta disambut oleh pihak berwenang.
Kolaborasi antara TNI dan Polri dikerahkan demi memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jakarta, termasuk melindungi warga yang tak terlibat dalam agenda penyampaian aspirasi tersebut.
"Hal itu yang akan kami laksanakan sehingga kami bisa melihat masyarakat kami sebagian juga sudah ada yang sudah datang di sini dan kami mengatur semuanya supaya bisa berjalan dengan tertib. Tidak ada sesuatu hal yang luar biasa untuk itu," ucap Djamari.
Ia pun menaruh harapan lewat pengawalan ini, warga sanggup mengutarakan aspirasinya dengan aman, sementara aktivitas publik lainnya tetap melaju secara normal.
"Setelah nanti diterima, mudah-mudahan apa yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR terkait keinginan-keinginan dan aspirasi masyarakat. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan," tutur Djamari.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pihak DPR terbuka menyambut aspirasi dari bermacam elemen warga serta mengimbau agar massa aksi senantiasa memelihara ketertiban, menyusul munculnya agenda unjuk rasa pada 27 Agustus 2026 di pelataran kompleks parlemen, Jakarta.
Ia berharap aksi tersebut tidak sampai berujung kericuhan dan para demonstran ikut menjaga kondusivitas sehingga proses penyampaian aspirasi sanggup bergulir lancar.
"Jadi, partisipasi dari masyarakat, jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Salah satunya, sebut dia, Komisi III DPR telah menampung masukan dari jajaran akademisi seputar perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
