JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menginstruksikan agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera berkoordinasi dengan Malaysia mengenai persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menggangu wilayah mereka.
Puan mengutarakan, bilamana karhutla melanda wilayah Kalimantan, negara tetangga kerap terkena imbas dampaknya.
"Ya nanti saya akan koordinasikan meminta kepada kementerian, khususnya Kemenlu untuk bisa lakukan komunikasi yang efektif dan baik untuk bisa berikan masukan atau koordinasi terkait hal ini," kata Puan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
"Karena kan biasanya terjadinya kebakaran di Kalimantan ini memang efeknya itu akan juga terdampaknya negara-negara tetangga," sambung dia.
Puan mengutarakan, mengenai penanganan karhutla, pihak pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai tindakan yang diperlukan guna menanggulangi situasi tersebut.
Ia menilai pihak eksekutif sudah mengambil langkah-langkah pemadaman titik api karhutla.
"Namun, dari DPR tentu saja kami akan meminta kepada pemerintah untuk bisa antisipasi dan lakukan langkah-langkah yang lebih efektif terkait karhutla ini, dan dilakukan dikoordinasikan oleh para menko-nya dengan kementerian terkait," ujar Puan.
Puan turut mengimbau bahwa dampak karhutla yang mesti ditangani tidak sebatas insiden pemadaman saat ini saja, melainkan penanganan jangka panjang setelahnya.
"Nanti pasca sesudah kebakarannya itu apa yang akan dilakukan terkait kesehatan, pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi bukan hanya hutannya, tapi tempat yang terdampak oleh kebakaran tersebut," imbuh dia.
Untuk diketahui, Indonesia telah memberikan restu bagi pihak Malaysia guna menggelar operasi penyemaian awan pada area perbatasan demi mengurangi imbas kabut asap lintas batas.
Kesepakatan tersebut diraih menyusul memburuknya mutu udara di beberapa bagian wilayah Malaysia akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan yang melanda Sumatra serta Kalimantan, Indonesia.
Peristiwa kabut asap tersebut bahkan memicu penutupan hampir 600 unit sekolah di Sarawak serta menyelimuti deretan bangunan ikonik di Kuala Lumpur, termasuk Menara Kembar Petronas.
Pemerintah kedua negara saat ini mematangkan koordinasi penanggulangan di sepanjang bentang perbatasan Kalimantan.
Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, membenarkan bahwa pihak Jakarta telah menerbitkan izin penyemaian awan secara bersamanya.
Badan Pengelolaan Bencana Nasional Malaysia berkolaborasi dengan departemen meteorologi setempat tengah merancang jadwal operasi di kawasan perbatasan dengan koordinasi penuh pihak militer Indonesia.
Penyemaian awan dijalankan guna memicu datangnya hujan pada kondisi atmosfer yang mendukung, dengan harapan dapat mengikis keterpaparan kabut asap.
Kurup menyebutkan, terdapat 16 kawasan di Malaysia yang mencatatkan indeks polusi udara (API) pada kategori tidak sehat hingga pukul 10.00 WIB pada 26 Agustus.
Berdasarkan tolok ukur API Malaysia, rentang 0-50 menandakan mutu udara baik, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, sedangkan angka melampaui 300 tergolong berbahaya.
