UNDP Soroti Strategi RI Genjot Kakao Tanpa Buka Hutan Baru

UNDP Soroti Strategi RI Genjot Kakao Tanpa Buka Hutan Baru
Kolaborasi IndoKAKAO mendorong riset, inovasi, dan pertanian kakao [FOTO: NET].

JAKARTA - United Nations Development Programme (UNDP) menyoroti terobosan Indonesia yang terus berupaya menggenjot produktivitas komoditas kakao tanpa mengonversi kawasan lahan baru.

“Indonesia telah mengambil langkah penting untuk menciptakan nilai tambah, memastikan komoditas ini lebih produktif tanpa membuka lebih banyak hutan, meningkatkan pengolahan di dalam negeri, serta memperkuat keterlacakan untuk akses pasar,” kata Resident Representative UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella dalam acara Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Sara berpandangan, kebijakan Indonesia dalam memacu produktivitas kakao tanpa membuka lahan baru berjalan seirama dengan agenda perlindungan kawasan hutan, lahan gambut, serta daerah aliran sungai yang dinilai krusial guna menopang keberlanjutan rantai nilai komoditas.

Upaya yang ditempuh Indonesia demi mendongkrak produktivitas kakao yakni melalui peremajaan pohon-pohon yang telah berusia lanjut di beraneka daerah. 

Berbekal peremajaan tanaman tersebut, produktivitas kakao yang dihasilkan diharapkan mampu kian melesat serta meraih target 634 ribu ton pada tahun 2029.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mematok target program peremajaan kebun kakao mencakup areal 5.000 hektare di skala nasional pada tahun 2026. 

Eksekusi peremajaan tersebut diselaraskan berdasarkan pasokan benih yang tersedia, serta regulasi dari Kementerian Pertanian.

Guna mendongkrak produktivitas bersamaan dengan peningkatan taraf kesejahteraan para petani, pihak pemerintah pun telah mengalokasikan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa di tingkat nasional pada tahun 2026 ini.

Kementerian Pertanian turut mengucurkan alokasi anggaran menyentuh Rp 9,95 triliun untuk menyokong agenda penyediaan serta pengembangan benih komoditas strategis, termasuk kakao. 

Kendati demikian, ke depannya pihak pemerintah bakal memperketat evaluasi penyedia benih demi menjamin mutu kualitas, jumlah pasokan, hingga ketepatan alur distribusi kepada para petani agar selaras dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index