JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan konsumsi pemerintah menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026. Konsumsi pemerintah tercatat mengalami pertumbuhan 15,97 persen pada kuartal II 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya sewaktu memaparkan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna DPR.
Purbaya memaparkan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen, sementara secara akumulatif pada semester I 2026 mampu tumbuh di angka 5,45 persen.
"Pertumbuhan yang solid ini didorong peningkatan investasi yang tumbuh sebesar 6,87 persen," kata Purbaya di DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026).
Melihat dari sisi permintaan, dinamika aktivitas ekonomi turut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen serta konsumsi pemerintah yang melonjak 15,97 persen demi menyokong beraneka program prioritas pemerintah.
Ditinjau dari sisi suplai, Purbaya menjelaskan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 dipacu oleh penguatan kinerja pada sektor perdagangan, konstruksi, hingga informasi dan komunikasi.
Mantan Kepala LPS ini menerangkan pihak pemerintah menilai fondasi perekonomian Indonesia masih dalam kondisi kokoh dan stabil, kendati tetap dihadapkan pada bermacam tantangan serta ketidakpastian kondisi global.
Ia menyebut APBN memiliki fungsi ganda. Pertama, berperan sebagai peredam guncangan atau shock absorber demi memelihara stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.
Selanjutnya yang kedua, difungsikan sebagai instrumen kontra-siklikal guna memacu perekonomian domestik sekaligus menyokong agenda prioritas pembangunan.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan angka belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun.
Di sisi lain, target pendapatan negara ditetapkan menyentuh Rp 3.426 triliun. Berbekal postur tersebut, angka defisit RAPBN 2027 diusulkan berada di kisaran 2,4 persen terhadap PDB.
Purbaya mengutarakan APBN 2027 dirancang demi memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bersamaan dengan menjaga tingkat kesehatan fiskal.
"APBN tahun 2027 kami rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN," kata dia.
Alokasi belanja RAPBN 2027 bakal diprioritaskan untuk menyokong delapan klaster program kerja prioritas nasional beserta satu program pendukung (enabler) yang merangkum 60 program kerja.
Agenda prioritas tersebut meliputi antara lain peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses layanan kesehatan, penguatan jaringan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketahanan pangan serta energi, hingga penyediaan perumahan murah dan penataan kawasan permukiman.
Purbaya mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus angka 6 persen pada 2027.
Di mana pihak pemerintah bakal memacu transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, menghadirkan nilai tambah, serta berdaya saing tinggi.
Pemerintah turut menetapkan asumsi inflasi pada kisaran 2,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp 17.500 per dolar AS, serta rata-rata yield SBN 10 tahun di angka 6,9 persen.
"Target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 6 persen yang sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Purbaya.
