JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merilis video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) guna menggembleng kapasitas serta pemahaman para pemangku kepentingan dalam menyisipkan perspektif gender ke dalam alur pembangunan.
“Video tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Materi edukasi PUG tersebut berisikan konten yang dirancang untuk memperkokoh pemahaman seputar konsep, arah kebijakan, hingga tata cara penerapan PUG dalam pembangunan.
Muatan dalam video pembelajaran PUG meliputi kebijakan pembangunan kesetaraan gender, konsep dasar gender dan PUG, analisis gender bagi pembangunan skala nasional dan daerah, formulasi gender action budget di tingkat pusat maupun daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender, serta penguatan partisipasi publik.
Materi pembelajaran ini ke depannya sanggup diakses secara luas melalui kanal resmi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas.
“Keberhasilan video pembelajaran PUG yang kami luncurkan hari ini sebagai media pembelajaran, tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang sudah mengaksesnya, tetapi dari sejauh mana pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam pekerjaan dan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pembangunan,” ujar Pungkas Bahjuri.
Menurut penjelasannya, PUG merupakan elemen krusial dalam mewujudkan jalurnya pembangunan yang kian responsif terhadap kebutuhan khalayak.
PUG menjadi pendekatan strategis untuk mengintegrasikan sudut pandang gender ke dalam setiap tingkatan pembangunan, bermula dari fase perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, sampai ke pelaporan.
Implementasi PUG difokuskan untuk menjamin kaum perempuan dan laki-laki memperoleh ruang kesempatan yang sejajar dalam mengakses serta mengendalikan sumber daya, berkontribusi dalam pembangunan dan perumusan keputusan, serta menikmati faedah hasil pembangunan.
Langkah memperkuat pemahaman dan pemanfaatan PUG juga dinilai memerlukan sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) beserta jajaran pemangku kepentingan.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Mardiah mengutarakan bahwa konsistensi penerapan PUG sangat dibutuhkan agar analisis gender dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari alur perencanaan pembangunan.
“PUG adalah kewajiban yang harus diimplementasikan secara konsisten. Melalui video ini kami berharap aparatur di pusat maupun daerah semakin tajam dalam melakukan analisis gender untuk perencanaan yang lebih responsif,” ungkap Mardiah.
