JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melangsungkan perhelatan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 yang menjembatani pemerintah kabupaten dengan kementerian dan lembaga, sektor swasta, pemodal, penyedia dana, hingga pelaku UMKM sebagai langkah memperkokoh kemandirian ekonomi lewat optimalisasi komoditas daerah, penanaman modal, penyerapan pasar, dan pembukaan lapangan kerja baru.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa pameran tahun ini difokuskan agar potensi ekonomi daerah tak sekadar berhenti sebagai komoditas pajangan.
Menurutnya, hasil bumi unggulan, peluang investasi, serta UMKM daerah wajib terhubung secara langsung dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra strategis.
“Yang kita butuhkan adalah pasar. Kita punya komoditas, potensi investasi, dan UMKM unggulan, tetapi harus ada pembeli, investor yang masuk, serta akses pembiayaan dan teknologi. AOE tahun ini kita arahkan lebih konkret yaitu daerah bertemu pasar, investor, perbankan, dan mitra pembangunan," ujar Bursah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Ia menguraikan, jajaran pemerintah kabupaten berhadapan dengan tantangan memelihara layanan publik mendasar layaknya penyediaan infrastruktur, edukasi, dan fasilitas kesehatan, sembari menggenjot pertumbuhan finansial serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dinamika tersebut menjadi kian esensial di tengah proyeksi peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 mendatang yang mencapai Rp735 triliun, meningkat 5,5 persen atau senilai Rp38,1 triliun jika disandingkan outlook 2026 di angka Rp696,9 triliun.
Bursah memandang kenaikan TKD tidak serta-merta melonggarkan ruang fiskal daerah lantaran porsi pengeluaran operasional juga terus membengkak. Karena itu, pemantapan kemandirian wilayah wajib disokong wewenang dan daya tampung anggaran yang selaras dengan karakteristik tiap daerah.
Ia turut mendorong perombakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar menjadi momen penegasan pembagian wewenang antara pusat dan daerah, sehingga pemerintah kabupaten mengantongi fleksibilitas yang lebih ideal dalam memajukan potensi ekonominya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan ajang pameran daerah mesti ditargetkan sampai menelurkan realisasi penanaman modal yang nyata, bukan sebatas seremoni penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Ia menggarisbawahi perlunya daerah memetakan karakter atau "DNA" ekonomi lokal supaya ekosistem bisnis yang didesain linier dengan keunggulan kawasan. Sinergi antardaerah juga vital untuk memperluas cakupan ekonomi dan mendongkrak daya saing.
“Keberhasilan kepala daerah tidak bisa dilakukan seorang diri. Dituntut kepiawaian berkolaborasi antardaerah. Mengenali DNA ekonomi lokal sangat krusial agar tidak salah membentuk ekosistem. Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi," kata Bima Arya.
Kemendagri, terang Bima, terus mengupayakan advokasi alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan guna menjaga kesinambungan keuangan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut pemerintah siap menjembatani produk UMKM daerah menembus rantai pasok internasional.
Kementerian Perdagangan bakal memberdayakan jejaring representatif perdagangan Indonesia di 33 negara demi membukakan gerbang pasar bagi komoditas unggulan daerah.
AOE 2026 diharap tidak cuma usai sebagai ajang promosi semata, melainkan menjadi pintu pembuka lahirnya kesepakatan transaksi, investasi, pengucuran dana, dan ekspansi pasar yang memberi efek ekonomi berkesinambungan bagi daerah.
