JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merancang APBN 2027 sebagai bantalan peredam guncangan (shock absorber) untuk mengantisipasi ketidakpastian iklim ekonomi dunia yang masih mengintai pada tahun mendatang.
Purbaya menuturkan situasi internasional masih cair, terutama dipicu oleh pertikaian geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Meski demikian, beberapa lembaga dunia meramal pertumbuhan ekonomi internasional bakal kembali bergairah pada 2027.
"Perkembangan kondisi global masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat, Israel, Iran, masih bergejolak," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Di sisi berbeda, Purbaya menyampaikan bahwa Bank Dunia, IMF, hingga OECD memproyeksikan laju ekonomi global bakal terakselerasi pada 2027 usai mengalami kelesuan tahun ini.
Bank Dunia meramal ekonomi dunia tumbuh 2,8 persen pada 2027, meningkat dibandingkan estimasi 2026 di angka 2,5 persen.
Adapun IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global dapat menyentuh 3,4 persen pada 2027, naik dari 3 persen pada 2026.
Melihat kalkulasi tersebut, Purbaya menilai APBN mesti mengemban peran ganda.
Selain menjaga stabilitas serta daya beli warga, APBN juga harus mampu memacu roda perekonomian domestik.
"APBN memiliki fungsi ganda pertama sebagai peredam guncangan atau shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Yang kedua sebagai instrumen kontrasiklikal untuk mendorong perekonomian domestik sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan," ujarnya.
Purbaya menyebutkan RAPBN 2027 turut didesain menjadi daya pendorong pembangunan demi memangkas angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Demi mengeksekusi peran tersebut, pemerintah mengalokasikan pos belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun dengan target penerimaan negara sebesar Rp3.426 triliun pada 2027.
Pemanfaatan RAPBN 2027 bakal diprioritaskan untuk delapan klaster program prioritas nasional dan satu agenda pendukung yang mencakup 60 program kerja.
Penggunaan anggaran belanja itu di antaranya dialokasikan ke bidang pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, pembenahan gedung sekolah dan madrasah, serta penyediaan Makan Bergizi Gratis.
Pada sektor kesehatan, pemerintah memprioritaskan kesetaraan akses fasilitas kesehatan, khususnya bagi warga di kawasan tertinggal dan lokasi berfasilitas dasar terbatas.
Di lini infrastruktur, alokasi dana akan dipakai untuk pembangunan prasarana konektivitas, ketahanan pangan serta energi, sarana penunjang hilirisasi dan pusat pertumbuhan, hingga penataan ulang jaringan infrastruktur di area terdampak bencana.
Pemerintah turut memacu pengadaan hunian terjangkau, perbaikan rumah bersanitasi memadai, serta perapian kawasan permukiman dan lingkungan.
