JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tampak mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Sudaryono hadir mengenakan busana batik perpaduan hijau dan biru, ia sampai di lokasi sekitar pukul 09.55 WIB.
Pemimpin BGN tersebut membeberkan, perjumpaan ini menjadi agenda diskusi resmi perdananya bersama Purbaya sejak ia dilantik sebagai Kepala BGN kisaran satu bulan yang lalu.
"Ya kami tentu saja kan koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib ya. Ya apa pun kan apakah anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran dan lain-lain," kata Sudaryono ditemui di Kementerian Keuangan pada Jumat (28/8/2026).
Sudaryono merinci sejumlah poin yang didiskusikan, meliputi alokasi anggaran tahun mendatang, realisasi penyerapan anggaran tahun berjalan, hingga ketersediaan sisa anggaran.
Menurutnya, kendati ia bersama Purbaya sudah berulangkali berpapasan dalam beragam momentum, diskusi formal dan mendalam yang memboyong jajaran tim BGN belum pernah dilangsungkan sebelumnya.
Oleh sebab itu, perjumpaan tersebut dijadikan momen untuk menyelaraskan eksekusi program antara BGN dan pihak Kementerian Keuangan.
"Ini intinya kami ingin sinkronisasi semua lah. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat," ujarnya.
Sudaryono menegaskan, komunikasi dengan Kementerian Keuangan sangat krusial mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap alokasi dana yang terbilang besar.
Ia berharap tata kelola program dapat tereksekusi secara maksimal, termasuk pada aspek akuntabilitas anggarannya.
"Kami memaksimalkan bahwa MBG dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, kami ingin pelaksanaannya baik, dilaksanakan dengan baik, pertanggungjawabannya baik," kata Sudaryono.
Ia menilai pihak BGN tak sanggup mengoperasikan agenda sebesar ini secara mandiri sehingga memerlukan kemitraan ketat dengan kementerian lain, utamanya Kementerian Keuangan selaku pemegang otoritas keuangan negara.
Di samping masalah pembiayaan, Sudaryono menyampaikan bahwa pembahasan bersama Purbaya turut mencakup peninjauan ulang daftar penerima program MBG, termasuk anak-anak dari kalangan mampu yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta tertentu.
Menurut pandangannya, kejelasan status penerima MBG berbanding lurus dengan besaran anggaran yang dibutuhkan.
Maka dari itu, pencoretan sejumlah sekolah dari skema program bakal memengaruhi kebutuhan alokasi dana.
"Ya salah satunya iya. Salah satunya kan kami ingin itu tadi kan dapat enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang, kalau enggak dapat kurangi uang," kata Sudaryono.
Ia memaparkan BGN telah melakukan pendataan terhadap deretan sekolah swasta yang dinilai tak memerlukan alokasi bantuan MBG.
Hingga kini, ada sekitar 80 sekolah di berbagai wilayah Indonesia, utamanya sekolah swasta, yang sudah dikecualikan dari daftar penerima MBG.
"Sudah kami sisir, sekarang ini kan kami sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit, saya kira tidak membutuhkan MBG," ujarnya.
