JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 DPR menjadi momen krusial untuk memperkokoh pengabdian kepada masyarakat sekaligus membenahi mutu kinerja serta demokrasi nasional.
Saat menghadiri Rapat Paripurna Khusus HUT Ke-81 DPR di Jakarta, Selasa, Puan mengimbau jajarannya untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan bergotong royong menjadikan lembaga legislatif sebagai pelopor perubahan nyata bagi masyarakat.
“81 tahun DPR RI bukanlah titik akhir sebuah perjalanan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat pengabdian, berbenah diri, memperkuat kepercayaan rakyat, dan terus menyempurnakan demokrasi Indonesia,” kata dia.
Puan mengibaratkan usia DPR tersebut sebagai rekaman perjalanan panjang yang dipenuhi perjuangan, sekaligus wadah bagi bangsa Indonesia untuk berdinamika serta berdialektika demi merealisasikan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.
Ia pun menggarisbawahi bahwasanya Indonesia didirikan atas dasar negara hukum dan kedaulatan rakyat. Landasan kedaulatan tersebut harus sepenuhnya diletakkan pada tangan rakyat, bukan berlandaskan kepentingan pribadi maupun dominasi kekuasaan belaka.
DPR, lanjutnya, bakal terus membenahi dan mengoptimalkan kinerjanya dalam memegang amanat kedaulatan rakyat tersebut.
“Kedaulatan rakyat tidak cukup dimaknai sebatas hak untuk memilih dalam pemilu. Kedaulatan rakyat harus hadir dalam kehidupan rakyat: suaranya didengar, aspirasinya diperjuangkan, hak-haknya dilindungi, dan kesejahteraannya menjadi tujuan penyelenggaraan negara,” ucapnya.
Selain itu, Puan menyadari bahwasanya desakan terhadap efektivitas kinerja DPR makin terasa nyata seiring pesatnya kemajuan era keterbukaan informasi dan teknologi digital.
Ia mengungkapkan bahwa sekat antara masyarakat dan wakil rakyat kini semakin tipis. Saat ini, permohonan aspirasi mampu disalurkan hanya dalam hitungan detik, pengawasan kebijakan berjalan kian transparan, serta publik memiliki kesempatan yang makin lebar untuk berpartisipasi.
Dalam konteks tersebut, ia mengartikan demokrasi tak sekadar perihal hak untuk mengutarakan pendapat, melainkan juga kerelaan untuk mendengarkan. Bukan pula cuma soal merawat perbedaan, melainkan juga menyelaraskan perbedaan tersebut menjadi kebijakan demi kemaslahatan bersama.
“Inilah yang terus diperjuangkan dan disempurnakan oleh DPR RI melalui fungsi-fungsinya, yaitu untuk menghadirkan kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.
Ia kemudian menegaskan ikrar DPR agar seluruh undang-undang yang dirancang, tiap rupiah anggaran negara yang disahkan, hingga setiap langkah pemerintah yang diawasi senantiasa berorientasi pada kemanfaatan rakyat.
