JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatatkan kekurangan anggaran mencapai Rp 3,23 triliun guna mengeksekusi program pada 2027.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menyampaikan, total kebutuhan dana Komdigi pada 2027 menyentuh Rp 14,753 triliun. Sementara itu, patokan pagu anggaran yang telah dialokasikan bagi Komdigi baru sebesar Rp 11,515 triliun.
"Dengan adanya kondisi yang demikian, maka kami sudah melakukan penghitungan ulang total kebutuhan anggaran berdasarkan penajaman dari seluruh unit kerja eselon 1 di lingkungan Kemkomdigi. Total kebutuhan anggaran 2027 dibutuhkan sebesar Rp 14,753 triliun," ujar Ismail dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (1/9/2026).
"Dan dari pagu anggaran yang sebesar Rp 11,5 triliun yang sudah ditetapkan, Kemkomdigi mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 3,23 triliun," sambung dia.
Ismail menguraikan, defisit alokasi tersebut diperlukan guna memenuhi sederet kebutuhan, mulai dari belanja operasional hingga pengawalan program prioritas nasional.
Komdigi memerlukan suntikan Rp 298 miliar untuk belanja operasional pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta unit eselon I lainnya. Lantas, Komdigi memerlukan Rp 1,097 triliun guna menopang program kerja prioritas nasional.
Kebutuhan itu meliputi infrastruktur BAKTI, ekosistem teknologi pemerintah digital, pemantauan ruang digital, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), hingga Ditjen Komunikasi Publik dan Media.
"Ini berbagai macam kegiatan operasional di lingkungan Sekjen, Inspektorat Jenderal, unit-unit eselon 1 lainnya sebesar Rp 298 miliar," kata Ismail.
"Kemudian untuk mendukung program kerja prioritas nasional, baik itu untuk infrastruktur BAKTI, ekosistem teknologi pemerintah digital, pengawasan ruang digital, dan BPSDM, dan tentunya yang paling utama juga adalah untuk Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Ini kami membutuhkan sebesar Rp 1,097 triliun," lanjutnya.
Di samping itu, Komdigi memerlukan Rp 1,48 triliun demi menjalankan program prioritas nasional yang telah tercantum pada rencana strategis (Renstra). Kebutuhan tersebut mencakup pula alokasi anggaran bagi Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Dewan Pers.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
