JAKARTA - Komoditas ekspor berupa bonggol jagung asal Sumatera Utara laris manis di pasar Jepang. Sepanjang kurun waktu 2026, tercatat sudah lima kali pengiriman dilakukan, dengan akumulasi nilai menyentuh Rp 1.089.039.000.
Kepala Karantina Sumatera Utara, N Prayatno Ginting, mengutarakan bahwa angka tersebut melonjak tajam jika dikomparasikan dengan torehan ekspor tahun sebelumnya.
"Nilai tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai Rp 451.562.000 dari tujuh kali pengiriman," ujar Prayatno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/9/2026).
Prayatno menyampaikan, garansi mutu produk yang memenuhi ketentuan ekspor menjadi pendorong utama kelancaran pengiriman karena negara tujuan seperti Jepang tidak ragu memesan bonggol jagung dari Sumatera Utara.
Maka dari itu, pihaknya konsisten menjalankan pengawasan ketat, layaknya sewaktu pengiriman bonggol jagung paling baru sebesar 126.000 kg pada Jumat (28/8/2026).
"Sebelum diberangkatkan, petugas Karantina Sumatera Utara melakukan serangkaian tindakan karantina, mulai dari pemeriksaan administrasi dan fisik hingga pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium," ujarnya.
Prayatno menjelaskan, prosedur tersebut diterapkan guna memastikan produk yang diekspor memenuhi kriteria kesehatan tanaman serta bersih dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Pihak karantina juga memantau pelaksanaan tindakan fumigasi selaras dengan regulasi yang berlaku.
"Hasil pemeriksaan menjadi dasar penerbitan phytosanitary certificate atau sertifikat kesehatan tumbuhan sebagai salah satu dokumen persyaratan ekspor," ujarnya.
"Kami akan terus berupaya maksimal mendorong ekspor agar berjalan lebih baik, lancar, dan aman sesuai dengan persyaratan karantina," tambahnya.
Lebih mendalam, ia menguraikan bahwa pengapalan bonggol jagung giling menuju Jepang ini membuktikan bahwasanya komoditas pertanian asal Sumatera Utara menyimpan potensi besar untuk terus diperluas di pasar global.
"Melalui pengawasan dan fasilitasi ekspor, Barantin berkomitmen memastikan komoditas Indonesia dapat memenuhi standar negara tujuan sekaligus mendorong peningkatan nilai ekonomi bagi pelaku usaha dan daerah," tuturnya.
