NARASIINDONESIA.ID — Kementerian UMKM menilai keberadaan payung hukum dan skema pembiayaan dari pemerintah pusat saja tidak cukup untuk mendorong UMKM naik kelas. Dalam audiensi bersama asosiasi pelaku usaha di kantornya, awal September 2026, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengungkapkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto soal pengembangan UMKM telah diterjemahkan ke dalam program dari 17 kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN). Namun, eksekusi di tingkat lapangan masih bergantung pada kesediaan pemerintah daerah untuk berkolaborasi.
Hambatan Klasik Koordinasi Pusat dan Daerah
Helvi menjelaskan, belanja pemerintah pusat yang tersebar di berbagai instansi tidak akan efektif tanpa kepastian lokasi dan kesepahaman dengan level daerah. “Kalau dari pemerintah pusat itu banyak program tersebar, persoalannya adalah political will pemdanya. Jadi kalau kita ingin merajut korporasi otomatis kita harus sudah menentukan tempatnya dan kita juga harus mengadakan kesepahaman dengan pemdanya,” ujarnya di hadapan pengurus Asosiasi IUMKM Akumandiri.
Ia mencontohkan, gagasan membentuk korporasi petani atau usaha kecil mustahil diwujudkan tanpa dukungan penuh dari bupati atau wali kota terkait penyediaan lahan dan pendampingan. Kondisi itu pula yang selama ini dikeluhkan pelaku UMKM di sejumlah daerah, di mana realisasi program tidak seragam karena perbedaan prioritas anggaran daerah.
Platform Digital dan Target Pilot Project di DKI
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mendesak adanya penyederhanaan komunikasi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah. Menurutnya, kementerian PPPA dapat berperan menghubungkan pelaku usaha perempuan dengan program pemberdayaan, tetapi uji coba tetap membutuhkan komitmen kepala daerah. “Apa kemudian missing gap-nya, apa yang dibutuhkan? Nah di situ kita ada datanya. Tapi balik lagi itu bisa piloting harus dengan pemda,” kata Veronica.
Ia mendorong agar Kementerian UMKM segera menetapkan proyek percontohan di Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu. Langkah ini dinilai strategis untuk menilai efektivitas integrasi data dan penyaluran bantuan sebelum diperluas ke daerah lain.
Menyoal Integrasi Data dan Peran Asosiasi
Di sisi lain, Kementerian UMKM tengah mengenalkan platform "Sapa UMKM" kepada publik. Aplikasi ini dirancang sebagai pintu masuk tunggal pendataan sekaligus kanal informasi berbagai skema bantuan yang tersedia dari pemerintah.
Ketua Asosiasi IUMKM Akumandiri, Hermawati Setyorinny, menyambut hadirnya sistem tersebut. Asosiasi yang telah beroperasi selama satu dekade ini menaungi sekitar 500 ribu anggota di seluruh Indonesia dan mengaku kerap kesulitan mengakses bantuan yang tersebar di berbagai portal.
“Kita sudah menjalankan akses pemberdayaan resmi dengan bank Himbara. Kita paham sekali banyak akses dari pemerintah yang pelaku UMKM sulit masuk. Program pemerintah bagus, nawaitu-nya bagus, namun implementasinya di lapangan yang tidak seragam,” tutur perempuan yang akrab disapa Rinny itu.
Hermawati berharap pendataan tunggal melalui "Sapa UMKM" dapat mengakhiri tumpang tindih program dan memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan ekonomi berbasis data riil. Menurut dia, selama ini asosiasi kerap menjadi jembatan informasi bagi anggota untuk menembus birokrasi akses permodalan dari bank Himbara.
Rencana tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah penyusunan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM, Kementerian PPPA, dan pemerintah daerah yang menjadi lokasi percontohan. Adapun Asosiasi Akumandiri diminta menyiapkan data anggotanya yang siap mengisi platform digital guna mempercepat proses pemetaan kebutuhan usaha kecil di daerah.
