JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) masa jabatan 2026-2031 bakal menggandeng bermacam lembaga guna meneliti rekam jejak para calon komisioner.
Anggota Pansel KND Bahrul Fuad menyampaikan, investigasi rekam jejak bakal dilaksanakan usai daftar nama kandidat makin mengerucut. Di samping itu, akun media sosial milik para calon komisioner pun bakal dipantau selaku bagian dari alur penelusuran rekam jejak.
"Juga kami akan bersurat ke beberapa lembaga seperti Komnas Perempuan, jadi kami akan tracking apakah yang bersangkutan ini pernah diadukan di Komnas Perempuan, ke Komnas HAM, ke KPK, KPAI, dan juga ke PPATK," jelas Bahrul Fuad di Cawang Kencana Kemensos, Jumat (4/9/2026).
Bahrul menerangkan, pengamatan itu ditempuh demi mendeteksi apakah kandidat memiliki rekam jejak masalah atau pernah terseret dalam kasus hukum yang mampu mengganggu kelayakannya selaku calon komisioner.
Mengenai keterlibatan PPATK, Pansel hendak memantau apakah calon komisioner mempunyai keterikatan dengan praktik judi online maupun pinjaman online.
"Jadi apakah yang kandidat ini nanti terlibat dalam judi online atau pinjaman online, itu juga akan kami tracking. Jadi kami akan mencoba semaksimal mungkin," tuturnya.
Sebelumnya, Pansel telah membuka pendaftaran terbuka bagi calon anggota KND periode 2026-2031. Proses pendaftaran calon komisioner KND diagendakan bergulir mulai 15 hingga 21 September 2026.
"Jadi nanti tanggal 7, silakan saudara-saudara, para masyarakat di seluruh Indonesia untuk bisa melihat persyaratan-persyaratan dan juga tanggal dan tahapan-tahapan," ujar anggota Pansel KND Bahrul Fuad dalam konferensi pers, Jumat.
Ia mengutarakan, detail terkait syarat pendaftaran bakal diumumkan via laman resmi KND beserta Pansel pada 7 September 2026. Di samping itu, kabar seputar tahapan seleksi juga bakal disebar lewat media sosial resmi Pansel.
Pansel berjanji memastikan seluruh kabar seputar seleksi disajikan seaksesibel mungkin supaya sanggup dijangkau oleh warga dengan bermacam jenis disabilitas.
"Nah, ini yang menarik, yang berbeda dengan periode sebelumnya. Ini kami di Pansel bersepakat bahwa kami akan mengundang partisipasi publik sebanyak mungkin. Jadi nanti ada proses tahapan masukan dari publik," jelasnya.
