JAKARTA - Pemerintah menyediakan alokasi Dana Alokasi Khusus Kementerian Kehutanan senilai Rp5,5 miliar guna memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
"Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu melalui operasi udara, darat, pembasahan gambut, penegakan hukum dan pencegahan," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Pontianak, Kalbar, Sabtu (5/9/2026).
Di samping DAK senilai Rp5,5 miliar, pihak pemerintah turut menyelaraskan kebutuhan dana operasional tambahan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta DPR RI demi mengoptimalkan sarana pendukung penanganan karhutla.
Raja Juli Antoni mengutarakan pemerintah bakal memaksimalkan beragam daya dukung guna menekan karhutla, termasuk lewat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada kurun beberapa hari mendatang.
Mengacu pada data BMKG, tampak potensi pertumbuhan awan hujan di Kalimantan Barat pada 4 sampai 8 September 2026 yang hendak difungsikan untuk memicu pembasahan serta meninggikan permukaan air tanah di area gambut.
Pihak pemerintah juga mengintensifkan operasi water bombing guna menjangkau titik api yang sukar ditembus lewat jalur darat, termasuk memboyong bantuan ekstra tiga unit pesawat Chinook milik Pasukan Bela Diri Jepang.
"Operasi udara tersebut akan diarahkan ke sejumlah kawasan krusial, termasuk Danau Sentarum yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, guna mencegah meluasnya kebakaran," kata dia.
Di ranah darat, upaya pemadaman mengikutsertakan TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BPBD beserta relawan, disertai pemetaan alokasi petugas sampai skala kabupaten dan kecamatan supaya penyebaran alokasi kekuatan kian presisi.
Pemerintah pun merancang penanganan spesifik pada area tanah gambut lewat metode peat injection atau penyuntikan gambut guna mempercepat pembasahan lapisan tanah sekaligus memadamkan bara api di bagian bawah permukaan.
Raja Juli menekankan bahwasanya pemadaman karhutla turut ditopang tindakan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran, baik individu maupun badan usaha, di samping penyuluhan kepada warga supaya menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar.
"Melalui dukungan pendanaan dan penguatan operasi terpadu, pemerintah berharap pengendalian karhutla di Kalimantan Barat dapat dipercepat sekaligus mencegah munculnya kembali titik-titik kebakaran," katanya.
