JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) didorong untuk menyederhanakan penyampaian informasi peringatan cuaca serta kebencanaan kepada publik.
Penyampaian peringatan dini dinilai semestinya memakai istilah yang gampang dipahami warga. Hal itu lantaran tidak seluruh masyarakat paham dengan istilah teknis yang dipakai BMKG.
"Jangan menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang di-print dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita saja pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi," kata Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun, dalam rapat bersama pejabat utama BMKG dan Basarnas, Selasa (8/9/2026).
Boyman menuturkan, warga memerlukan kepastian informasi supaya sanggup mengambil tindakan pencegahan sebelum bencana melanda.
Lantaran itu, dirinya mengimbau BMKG tak sebatas mempublikasikan info soal potensi bencana.
BMKG, tegas Boyman, wajib menerangkan waktu peristiwa, area yang berpotensi terkena dampak, imbas yang berpeluang muncul, hingga tindakan yang mesti diambil warga.
"Jadi, yang terpenting menurut saya buat BMKG itu yang pertama tepat waktu dalam memberikan informasi kapan akan terjadi," ujar Boyman.
"Kedua tepat lokasi, jadi kalau seandainya lokasinya di Kalimantan Barat jangan hanya misalkan di Kalimantan Barat tetapi di Kabupaten Ketapang misalkan," sambung dia.
Di samping itu, Boyman turut mengimbau BMKG menyuguhkan rincian informasi yang lebih rinci mengenai area yang berpotensi terdampak.
Menurutnya, publik perlu paham langkah penanganan yang wajib dieksekusi tatkala potensi bencana terdeteksi.
"Jadi, jangan informasi saja, jadi harus jelas tepat lokasinya kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan kemudian akibat yang ditimbulkan dari bencana itu. Jadi, kita belum dapat yang sifatnya yang komplet gitu," ujar dia.
Boyman mengimbuhi, BMKG juga mesti meneruskan pesan peringatan dini tersebut kepada instansi pemerintah yang mengurusi penanggulangan bencana.
Ia mengingatkan, kabar dari BMKG sepatutnya dijadikan pegangan utama bagi instansi terkait dalam mengambil tindakan pencegahan.
"Makanya menurut saya juga BMKG ini harus sinergisitas dengan lembaga apapun, dengan Basarnas, dengan Kementerian Kehutanan, dengan Kementerian PU, ini terhadap langkah-langkah yang akan dilaksanakan," kata Boyman.
Boyman memberi contoh, BMKG sanggup menyalurkan peringatan dini kepada Basarnas, supaya instansi itu dapat menyiagakan langkah yang diperlukan.
"BMKG mengeluarkan situasi dini Basarnas harus melakukan apa gitu. Ini kadang-kadang mohon maaf setelah kejadian baru Basarnas bertindak, baru Basarnas melakukan apa yang harus dilaksanakan," ujar dia.
Boyman menyebutkan, konsolidasi mendalam sebelum bencana mengintai sanggup menolong pemerintah menekan potensi kerugian dan risiko menjadi sekecil mungkin.
"Kalau seandainya sebelum terjadi BMKG sudah menyampaikan kepada masyarakat Bapak-bapak atau kepada Basarnas saya pikir itu bisa menghadapinya dengan risiko sekecil-kecilnya," pungkas dia.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
