JAKARTA - Komisi V DPR menyuarakan dukungan atas wacana integrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi demi memperkuat sistem penanggulangan bencana. 

Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai, penyatuan kedua lembaga tersebut bakal mempermudah koordinasi di lingkup pemerintah. Langkah integrasi ini juga diyakini dapat mendongkrak efektivitas sekaligus efisiensi penanganan kebencanaan.

"Memang kalau menurut saya sih saya setuju kalau itu digabungin. Ya, itu lebih efektif kalau menurut saya dan juga lebih efisien dari sisi komunikasi, ya," kata Lasarus, saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (8/9/2026).

Di samping itu, penggabungan kedua instansi tersebut dinilai akan merampingkan jumlah badan yang ada pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui langkah ini, kata Lasarus, penataan lembaga sejalan dengan komitmen efisiensi di samping mempermudah pola komunikasi antarlembaga.

"Karena sifat koordinasi yang paling nyaman di pemerintah tuh seperti apa, gitu loh. Kami sifatnya kan menerima, ya. Memang kalau menurut kami sih kalau mau mempersedikit badan ya, ada baiknya sih dari sisi efisiensi juga ya. Karena koordinasi juga jadi lebih mudah," tutur Lasarus.

Politikus PDI-P tersebut mengutarakan, penggabungan BMKG dan Badan Geologi sangat memungkinkan untuk direalisasikan lantaran keduanya sama-sama memiliki instrumen serta sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan urusan kebencanaan. 

Badan Geologi mengemban tugas memantau dinamika gunung berapi, sedangkan BMKG turut ditopang instrumen serta SDM di bidang geologi.

"Kan geologi itu mengamati tentang aktivitas gunung berapi, kemudian nanti dampak dari letusan itu kan. BMKG kan juga punya instrumen yang peralatan dan seterusnya, sumber daya manusia yang terkait dengan geologi juga ada di BMKG," kata Lasarus.

"Sebagian peralatan BMKG ini juga dipakai oleh Badan Geologi, untuk data geologi gitu loh. Jadi, monggo saja lah, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan menurut saya baik sih. Ide itu baik," sambung dia.

Sikap senada ditunjukkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda yang menyatakan dukungannya terhadap wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi.

Politikus PKB tersebut menganggap integrasi kedua badan ini bakal membuat alur koordinasi serta performa penanggulangan bencana menjadi lebih efektif.

"Saya, standing point saya, saya setuju. Ini kira-kira secara kelembagaan pasti akan lebih efektif, karena koordinasi antara BMKG dengan Badan Geologi secara kinerja disatukan. Pasti kalau bertanya efektif, pasti akan lebih efektif," kata Huda.

Menurut pandangan Huda, penyatuan BMKG dan Badan Geologi selaras dengan gagasannya agar tata kelola bencana ditangani oleh satu pintu kelembagaan.

"Yang selama ini kan berserak di berbagai kementerian dan lembaga. Itu konteksnya penanganan bencana. Nah, terkait dengan mitigasi yang sifatnya sebelum bencana, saya kira memang ada kebutuhan juga untuk mengintegrasikan beberapa kelembagaan itu. Paling tidak Badan Geologi dengan BMKG," tutur Huda.

Huda mengimbuhkan, integrasi tersebut dapat mengokohkan fondasi mitigasi sebelum bencana sekaligus menyokong penanganan pascabencana.

"Jadi, dua-duanya akan memenuhi apa yang dicita-citakan gitu. Yang pertama untuk memastikan semua potensi kebencanaan bisa diantisipasi dengan baik dengan mengintegrasikan kelembagaan-kelembagaan itu," kata dia.

"Pada saat yang sama pascabencana ditangani juga oleh kelembagaan yang terintegrasi," lanjut Huda.

Huda pun optimistis penyatuan BMKG dan Badan Geologi mampu meminimalkan potensi tumpang tindih peran dalam penanganan bencana. Hal ini mengingat objek kerja kedua lembaga terbilang serupa.

"Karena itu opsi Pak Presiden saya kira kita dorong dipercepat saja, dengan kebutuhan yang betul-betul sudah urgen kita hadapi, termasuk kebutuhan masa depan kita ke depan ini," kata Huda.

"Menyangkut soal penanganan potensi berbagai potensi kegempaan dan berbagai potensi prakiraan cuaca yang kita hadapi ke depan," pungkas dia.

Prabowo wacanakan integrasi BMKG dan Badan Geologi Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung potensi penggabungan Badan Geologi dan BMKG pada agenda rapat penanganan bencana, Senin (7/9/2026). 

Prabowo mula-mula menyampaikan bahwa Badan Geologi perlu menguatkan kerja sama dengan instansi lain dalam hal pemantauan. Ia lantas melontarkan opsi penggabungan Badan Geologi ke dalam BMKG.

“Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitoring. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya, tapi ya nanti kita bahas itu,” ujar Prabowo, sebelum menutup rapat, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2026).

Meski begitu, Prabowo belum memerinci rupa teknis dari integrasi yang dimaksud. Dalam kesempatan rapat tersebut, Prabowo turut menyoroti deretan bencana yang tengah melanda berbagai kawasan Indonesia.

Rentetan bencana itu meliputi bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores, kemudian sekarang aktivitas gunung anak Krakatau, dan juga kebakaran hutan, dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua,” ujar Prabowo.

Prabowo mengemukakan, letak geografis Indonesia yang berada di dalam area Cincin Api (Ring of Fire) mengharuskan pemerintah untuk senantiasa bersiaga menghadapi setiap ancaman bencana.

“Ini adalah takdir kita. Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ucap dia.

Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT