JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengimbau seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), agar bersatu demi mengedepankan percepatan penanganan pascabencana.
Tito menyampaikan, Tapteng menjadi wilayah yang mengalami dampak bencana paling parah di Sumut, sehingga memerlukan dukungan berbagai pihak.
Tito meminta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan daerah, DPRD, hingga tokoh masyarakat untuk menyampingkan urusan politik maupun kendala administratif yang bisa menghambat proses penanganan bencana.
Tito menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus bersatu dalam mempercepat pemulihan, termasuk mengoptimalkan tambahan anggaran dari pemerintah untuk penanganan bencana.
"Ini masalah kemanusiaan. Kami berdosa kalau seandainya rakyat enggak ditolong, sementara kami memiliki kemampuan membantu mereka,” jelasnya, Jumat (11/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Tito kepada jurnalis di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kabupaten Tapteng, Sumut, Kamis (10/9/2026), usai meninjau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di lokasi tersebut.
Tito menerangkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan dana sebesar Rp 213 miliar pada April 2026 serta Rp 14 miliar pada Agustus 2026 bagi Kabupaten Tapteng. Tito menekankan bahwa dana tersebut wajib diprioritaskan untuk penanganan pascabencana.
"Nah, itu pasti akan saya awasi uangnya dipakai buat apa? Prioritas untuk bencana. Surat Edaran sudah saya buat untuk petunjuk," ujar Tito.
Pada kesempatan peninjauan itu, Tito memeriksa ragam progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Kabupaten Tapteng, mulai dari pengerjaan Sabo Dam, hunian tetap (huntap), hingga pemulihan sarana pendidikan.
Kedatangan Tito bertujuan untuk memastikan seluruh program terealisasi sesuai rencana, termasuk kegiatan yang dirancang oleh kementerian dan lembaga (K/L).
Tito memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui alokasi anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera selama tiga tahun dengan total nilai Rp 100,1 triliun. Saat ini, dana tersebut telah disalurkan kepada kementerian/lembaga terkait.
Selaku Ketua Satgas PRR, Tito memastikan bakal terus mengawasi pelaksanaan program rehab-rekon yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Nah, sekarang waktunya, masanya untuk turun ke lapangan untuk mengecek,” tegasnya.
