JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bakal menggelar evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati.
Langkah evaluasi tersebut ditempuh menyusul terjadinya insiden keracunan makanan di Kabupaten Pati sekaligus guna memastikan seluruh dapur menjalankan proses penyiapan hidangan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
"Di antara semua ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kami evaluasi terus," kata Wakil Kepala BGN Trenggono, dalam keterangan pers, Jumat (11/9/2026).
Trenggono mengutarakan, evaluasi itu merupakan bagian dari upaya BGN untuk memperkuat aspek pengawasan dan membenahi tata kelola.
"Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola, kemudian menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik," ujar dia.
Oleh karena itu, Trenggono menegaskan BGN tidak memberi toleransi bagi SPPG yang dianggap tidak layak ataupun gagal memenuhi standar keamanan dalam menyajikan makanan.
"SPPG seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang jelas di-suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kami di BGN," tegas dia.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan, pihaknya bakal menindaklanjuti rencana evaluasi itu dengan melangsungkan inspeksi langsung ke seluruh SPPG di wilayahnya.
Pemeriksaan akan dijalankan bersama jajaran pemerintah daerah dan lintas sektor guna memastikan kondisi serta kesiapan tiap-tiap dapur.
"Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati," ujar Chandra.
Pemeriksaan tersebut tidak sebatas meninjau kondisi fisik dapur, tetapi juga mengukur kapasitas tiap SPPG dalam melayani volume penerima manfaat.
Menurut Chandra, evaluasi ini teramat penting demi memastikan kapasitas dapur sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
"Misalkan dapur ini kecil, dia ternyata mendapatkan pengelolaan manfaat ini sampai 2.500 sampai 3.000. Itu yang akan kami evaluasi," kata dia.
Proses evaluasi ini akan melibatkan beragam unsur guna menjamin pemeriksaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati bersama Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, hingga seluruh elemen Forkopimda Kabupaten Pati.
